Selasa, 16 Safar 1441 / 15 Oktober 2019

Selasa, 16 Safar 1441 / 15 Oktober 2019

Rekor Baru Shutdown AS

Sabtu 12 Jan 2019 16:05 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Friska Yolanda

The Capitol di Washington, Amerika Serikat. Pada Sabtu (12/1), shutdown beberapa instansi pemerintahan memasuki hari ke-22.

The Capitol di Washington, Amerika Serikat. Pada Sabtu (12/1), shutdown beberapa instansi pemerintahan memasuki hari ke-22.

Foto: AP
Status darurat jadi jalan keluar desak kongres untuk meloloskan pembangunan tembok.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penutupan parsial atau shutdown pemerintahan Amerika serikat (AS) menjadi penutupan terpanjang dalam sejarah AS. Pada Sabtu (12/1), shutdown beberapa instansi pemerintahan memasuki hari ke-22.

Penutupan ini merupakan buntut dari pergolakan antara Presiden AS Donald Trump dengan Partai Demokrat di House of Representative atas permintaan Trump akan dana pembangunan tembok perbatasan. Berbagai solusi tidak ditemukan bagi pekerja federal yang hingga Jumat belum menerima gaji. Kongres AS memilih memberikan gaji usai dibuka kembali pemerintahan.

Sementara Trump sendiri dinilai mencari aman dengan menyatakan pemerintahan yang dalam keadaan darurat nasional. "Saya tidak mau terburu-buru mendeklarasikan (darurat nasional) itu," ujar Trump di Gedung Putih. 

Trump menyebut pendeklarasian status darurat nasional adalah jalan keluar termudah mendesak Kongres AS untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab untuk meloloskan dana Rp 80 triliun untuk pembangunan tembok. "Tapi jika mereka (Kongres AS) tidak bisa melakukan hal itu, baru saya akan mendeklarasikan status darurat nasional. Saya punya hak atas hal tersebut," ujar Trump.

Sebelumnya, Trump telah beberapa kali menyebutkan status darurat nasional sudah di depan mata. Belum diketahui apa yang membuat Trump mengubah atau menunda tekadnya itu. Namun dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, Trump mengakui bahwa pendeklarasikan status darurat nasional akan berujung pada pertempuran di jalur hukum hingga ke level Mahkamah Agung.

Sejumlah oposisi menilai langkah sepihak dari presiden terkait isu perbatasan dapat dikategorikan sebagai aksi yang melampaui konstitusi negara. Dikhawatirkan jika status darurat nasional diterapkan, maka akan menjadi preseden buruk atas sejumlah kontroversi serupa di masa mendatang.

photo

Capitol Dome difoto dari Capitol Visitors Center di Washington, Amerika Serikat. Shutdown yang dicanangkan pemerintah AS telah menimbulkan kekacauan. Ratusan ribu pegawai tidak tahu kapan akan digaji.

Gedung Putih mengeksplorasi pengalihan dana pembangunan dinding dari berbagai dana lain. Satu gagasan yang dipertimbangkan adalah mengalihkan sebagian dari 13,9 miliar dolar AS yang dialokasikan untuk Korps Insinyur Angkatan Darat setelah badai dan banjir yang mematikan tahun lalu.

Gubernur California Gavin Newsom menyebutnya sebagai gagasan tidak berbudi sebab menggunakan bantuan bencana untuk membayar pembangunan tembok tidak bermoral yang memang tidak dibutuhkan atau diinginkan Amerika. Senator dari Partai Republik, Kevin Brady dari Texas merasa yakin dolar bantuan bencana tidak akan diganggu gugat.

"Pemerintah tengah memperhatikan banyaknya dana yang belum digunakan dalam rekening pemerintah lainnya," ujarnya. 

Associated Press pada Sabtu (12/1) mengatakan penggunaan dana lain dimungkinkan termasuk menyentuh dana penyitaan aset, termasuk uang yang disita oleh Departemen Kehakiman dari gembong narkoba. Gedung Putih juga mengincar dana pembangunan militer yang merupakan pilihan lain yang sulit secara politis.

Kendati demikian, beberapa menit sebelum pernyataan Trump yang ingin keadaan darurat nasional, senator asal Partai Republik Lindsey Graham sempat menuliskan di Twitter, "Pak Presiden, Deklarasikan status darurat nasional. Sekarang. Bangun tembok sekarang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua House dari partai Demokrat Nancy Pelosi menentang dana apapun. Termasuk pembangunan tembok yang dinilainya hanya sebagai pengalihan isu dari kasus penyelidikan Robert Mueller. "Ini bukan tembok antara Meksiko dan AS. Ini adalah tembok di antara kegagalan pemerintahannya," kata Pelosi. 

Sejak penutupan ini, Trump jarang berkantor di Oval Office Gedung Putih. Dalam cicitannya pada Jumat pagi, Trump menelepon imigrasi ilegal di perbatasan selatan 'invasi', meskipun penyeberangan perbatasan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, ia mencoba menyalahkan Demokrat atas penutupan itu. Trump mengatakan, dirinya fleksibel tentang penghalang yang dibutuhkan. "Saya tidak peduli apa nama mereka," kata Trump. 

Presiden berusia 72 tahun itu mengatakan kepada penasihatnya bahwa dia percaya perjuangan untuk tembok itu adalah kemenangan politik baginya. Bahkan, jika itu tidak pernah menghasilkan dana yang diminta.

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA