REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Sebanyak 84 aktivis hak asasi manusia (HAM) tewas terbunuh di Kolombia sepanjang tahun 2017. Hal ini diungkapkan Komisioner Tinggi HAM PBB dalam laporannya yang dirilis Jumat (16/3).
Dalam laporannya Komisioner Tinggi HAM PBB mengatakan, tingkat pembunuhan yang dialami aktivis HAM di Kolombia secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal ini menyusul tercapainya kesepakatan damai antara pemerintah dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) pada 2016.
Kendati demikian, Komisioner Tinggi HAM PBB menyebutkan, para aktivis dan pemimpin sosial di sana masih menjadi target sasaran pedagang obat-obatan terlarang, regu kematian sayap kanan, dan kelompok pemberontak yang lebih kecil.
Laporan tersebut mengatakan bahwa penarikan FARC dari beberapa daerah terpencil di Kolombia telah memicu persaingan ketat antara kelompok kriminal untuk mendapatkan kontrol atas aset mantan gerilyawan. Termasuk rute perdagangan narkoba dan ladang koka yang digunakan untuk membuat kokain. Aktivis HAM telah terjebak dalam perebutan kekuasaan baru ini.
"Beberapa korban tampaknya terbunuh karena dukungan mereka terhadap kebijakan yang berasal dari kesepakatan (perdamaian), seperti penggantian tanaman ilegal dan reformasi pedesaan yang tidak terpisahkan," kata Komisioner Tinggi HAM PBB dalam laporannya.
PBB meminta Pemerintah Kolombia hadir di wilayah perebutan kekuasaan kelompok kriminal terkait dan membuat program yang dapat mendorong para petani agar menjauhi tanaman ilegal seperti koka. PBB juga mendesak Kolombia untuk mengusut dan menangkap para pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan aktivis HAM di sana.
PBB mengatakan, Kolombia telah berupaya menaungi sekitar 7.000 mantan gerilyawan FARC dengan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja memadai. Menurut PBB hal ini yang kemudian memicu mantan gerilyawan FARC bergabung dengan kelompok-kelompok kriminal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
