REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Keptusan Amerika Serikat (AS) untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendapat sorotan dari Cina. Keputusan tersebut menurut Cina menjadikan citra AS sebagai pembela HAM berada di ujung keruntuhan.
"Cina menyatakan penyesalan atas keputusan AS untuk mundur dari Dewan HAM PBB," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, dalam taklimat reguler pada Rabu (20/6).
Menurut Geng, Cina akan terus bekerja dengan semua pihak untuk memberikan sumbangannya bagi pengembangan HAM yang sehat di seluruh dunia melalui dialog konstruktif dan kerja sama.
Pada Selasa (19/6) lalu, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan keputusan untuk menarik diri dari keanggotan di Dewan HAM PBB. Dalam kesempatan terpisah, Menlu AS Mike Pompeo mengatakan bahwa Dewan HAM PBB dihuni beberapa pelaku pelanggaran HAM terburuk di dunia.
Beberapa negara yang disebut Pompeo termasuk Cina, Kuba, Republik Demokratik Kongo, dan Venezuela, yang menjadi hotspot pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Ketika ditanya soal kritik AS terhadap rekor HAM Cina, Geng mengatakan, AS menafikan fakta-fakta dan bahwa siapa pun tanpa prasangka dapat melihat banyak kemajuan yang Cina telah capai mengenai HAM.
Publikasi resmi komisi antikorupsi Cina menyebutkan dalam sebuah komentar pada Rabu, keputusan AS untuk keluar dari dewan tersebut telah membuat citra yang dibanggakan rakyat AS sebagai pembela HAM berada di ujung keruntuhan. "Pemisahan keluarga-keluarga imigran di perbatasan AS-Meksiko menunjukkan kemunafikan AS dan bahwa negara itu tidak dapat dan seharusnya tidak mengecam rekor HAM negara-negara lain," tutur Geng.
Soal HAM telah lama menjadi sumber ketegangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia itu, khususnya sejak tahun 1989, ketika AS memberlakukan sanksi-sanksi atas Cina setelah peumpasan berdarah atas para pengunjuk rasa prodemokrasi di sekitar Alun-alun Tiananmen, Beijing.
Cina sering menolak kritik terhadap rekor HAM-nya dan menunjuk kepada keberhasilannya dalam menaikkan taraf hidup jutaan rakyatnya dari kemiskinan. Namun, Partai Komunis Cina yang berkuasa tak membiarkan perbedaan pandangan politik. Selain itu, sejak Presiden Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan, puluhan pengacara HAM dan pegiat telah ditangkap atau dipenjarakan dalam penumpasan yang para pegiat katakan lebih buruk daripada beberapa dekade sebelumnya.
Beijing juga mengeluarkan laporan tahunannya yang mengecam AS atas masalah-masalah HAM-nya, dengan menyebut berbagai isu, antara lain, rasisme, standar politik, dan kekerasan dengan penggunaan senjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
