REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- PBB mengeluarkan sebuah laporan yang menunjukan dua pertiga karyawannya mengalami pelecehan seksual selama dua tahun terakhir. Survei yang diselenggarakan Deloitte bulan November lalu itu dilakukan oleh 30.364 ribu karyawan PBB dan organisasi-organisasi dibawahnya.
Dalam suratnya kepada seluruh karyawan PBB Sekretaris Jendral PBB Antoino Guterres mengatakan respons atas laporan kekerasan atau pelecehan seksual masih rendah. Guterres mengatakan masih banyak orang yang tidak yakin laporan mereka akan ditanggapi dengan serius.
"Hal ini menunjukan kepada saya dua hal. Kami masih memiliki jalan panjang sebelum kami dapat sepenuhnya terbuka membahas pelecehan seksual. Kedua, juga masih ada ketidakpercayaan, persepsi laporan tak akan dilanjutkan dan lemahnya akuntabilitas yang terus berlangsung," kata Guterres, Rabu (16/1).
Survei ini dilakukan ketika gerakan perlawanan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual 'Me Too' berkembang di seluruh dunia. Menurut laporan tersebut 21,7 persen responden mengatakan mereka menjadi korban lelucuan atau cerita seksual.
Sebanyak 14.2 persen mengatakan mendapat serangan terhadap penampilan, tubuh atau aktivitas seksual mereka. Tiga belas persen responden mengatakan mereka dipaksa masuk ke dalam diskusi seks yang tidak mereka sukai.
Sekitar 10.9 persen responden mengatakan mereka menjadi sasaran gestur atau bahasa tubuh yang memalukan atau membuat mereka tersinggung. Sebanyak 10.1 persen mengatakan mereka disentuh dengan cara yang membuat mereka tidak nyaman.
Lebih dari setengah korban pelecehan seksual mengatakan mereka mengalami pelecehan di kantor. Sementara 17.1 persen mengatakan mereka mengalaminya di acara-acara PBB di luar kantor. Laporan tersebut menyebutkan dua pertiga korban pelecahan adalah laki-laki.
Survei itu juga menunjukan hanya satu dari tiga orang yang mengambil tindakan setelah menjadi korban pelecehan. Guterres mengatakan laporan itu menunjukan stasistik dan bukti apa yang perlu diubah agar tempat kerja bebas dari pelecahan seksual.
"Sebagai organisasi yang dibangun atas kesetaraan, martabat dan hak asasi manusia, kami harus menjadi contoh dan menetapkan standard," kata Guterres.
PBB mencoba untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat penanganan dalam menghadapi tuduhan selama beberapa tahun terakhir ini. Terutama setelah adanya tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual yang terjadi peacekeepers mereka di Afrika.
Kepala U.N. agency for HIV and AIDS juga dipecat enam bulan sebelum masa jabatannya habis. Pemecatan itu dilakukan setelah komite independen mengatakan ia menoleransi budaya pelecehan, perundungan dan penyelewengan kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
