Rabu 13 Feb 2019 19:08 WIB

Cina: AS tak Bisa Beri Bukti Huawei Sebagai Ancaman

Trump mempertimbangkan mengeluarkan perintah eksekutif untuk larangan produk Huawei.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Huawei
Foto: EPA
Huawei

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina menilai Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain belum memberikan bukti konklusif bahwa perusahaan telekomunikasi Huawei mengancam keamanan nasional mereka.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengungkapkan para kritikus perusahaan Huawei merekayasa ancaman dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan hak pengembangan yang sah serta kepentingan perusahaan Cina. "Menggunakan sarana politik untuk campur tangan dalam perekonomian," katanya pada Rabu (13/2).

Presiden AS Donald Trump diketahui sedang mempertimbangkan perintah eksekutif untuk melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan produk-produk Huawei. Dia juga hendak melarang penggunaan produk dari perusahaan telekomunikasi Cina lainnya, yakni ZTE Corp.

Hal serupa sedang dilakukan Pemerintah Polandia. Pelarangan produk-produk Huawei dipertimbangkan Polandia setelah negara tersebut menangkap seorang pegawai Huawei dan mantan pejabat keamanan atas tuduhan mata-mata.

Baca juga, Petinggi Huawei Ditahan, Cina Ancam Kanada.

Menteri Urusan Dalam Negeri Polandia Joachim Brudzinski mengatakan kehadiran perusahaan telekomunikasi asal Cina, Huawei, telah menimbulkan kekhawatiran keamanan di Eropa. Ia meminta Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memiliki sikap selaras tentang apakah Huawei harus didepak dari pasar Benua Biru.

"Ada kekhawatiran tentang Huawei di dalam NATO. Masuk akal untuk memiliki sikap bersama, di antara negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO," kata Brudzinski pada Januari lalu.

Kendati demikian, dia menyatakan Eropa tetap menghendaki adanya hubungan yang baik dengan Pemerintah Cina.

Jerman pun dilaporkan sedang mempertimbangkan penerapan syarat yang lebih ketat dalam proyek pembangunan jaringan perangkat seluler generasi kelima (5G). Hal itu dilakukan sebagai upaya Berlin untuk mendepak Huawei dari proyek tersebut.

Kendati demikian, Huawei mengaku selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement