Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Venezuela Larang Juan Guaido Pegang Jabatan Publik 15 Tahun

Jumat 29 Mar 2019 08:33 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini

Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela di Central University of Venezuela di Caracas, Jumat (8/2).

Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela di Central University of Venezuela di Caracas, Jumat (8/2).

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos
Guaido dinilai merugikan Venezuela melalui interaksinya dengan pemerintah asing.

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Pemerintah Venezuela melarang pemimpin oposisi Juan Guaido memegang jabatan publik selama 15 tahun. Pengawas Keuangan Negara Elvis Amoroso mengatakan, ada dugaan penyimpangan dalam catatan keuangan Guaido, sehingga pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dapat melakukan tekanan terhadap gerakan oposisi.

Amoroso mengatakan, ada inkonsistensi dalam pengungkapan keuangan pribadi Guaido dengan catatan pengeluaran yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatannya. Guaido yang terpilih sebagai anggota majelis pada 2015 telah melakukan 90 perjalanan dengan perkiraan biaya 94 ribu dolar AS. Amoroso juga menuding Guaido telah merugikan Venezuela melalui interaksinya dengan pemerintah asing.

Menanggapi hal tersebut, Guaido mengatakan, pengumuman yang dibeberkan oleh Amoroso tidak relevan. Sebab dalam pandangan Guaido, pemerintahan Maduro tidak sah.

"Kita akan melanjutkannya di jalan-jalan," ujar Guaido, Jumat (29/3).

Sementara itu di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Robert Palladino menggambarkan larangan yang dijatuhkan oleh pemerintahan Maduro terhadap Guaido merupakan hal yang konyol. Sedangkan, dalam pertemuan delegasi dari sekelompok negara Eropa dan Amerika Latin di Ekuador juga mengkritik langkah pemerintah Venezuela.

"Keputusan politis tanpa memperhatikan proses yang seharusnya adalah sifat sewenang-wenang dari prosedur peradilan di negara ini," ujar Kelompok Kontak Internasional di Venezuela dalam pernyataannya.

Kelompok tersebut menyatakan akan berusaha memulihkan demokrasi secara damai di Venezuela. Perebutan kekuasaan antara Maduro dan Guaido telah meningkatkan krisis di Venezuela. Dua kali pemadaman listrik yang terjadi di negara tersebut telah melumpuhkan perdagangan.

Menteri Komunikasi Venezuela Jorge Rodriguez mengatakan, sebagian besar listrik di sejumlah wilayah telah dipulihkan. Sementara daerah lainnya masih dalam kondisi gelap gulita, dan beberapa sekolah serta kantor publik masih ditutup. Di sisi lain, sejumlah warga tampak mulai melakukan transaksi dengan kartu elektronik.

Maduro, yang didukung oleh Rusia, mengatakan dia adalah target plot kudeta yang dipimpin AS. Dia menuding Washington dan Guaido menyabotase jaringan listrik Venezuela. Sementara itu oposisi AS dan Venezuela, serta banyak pakar kelistrikan, meyakini bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh pemeliharaan yang tidak becus.

Baca Juga

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA