Kamis 18 Apr 2019 11:58 WIB

Belasan Warga Nikaragua Ditangkap karena Protes Antipemerint

Protes antipemerintah dimulai setahun yang lalu.

Rep: Rossi Handayani/ Red: Ani Nursalikah
Demonstran antipemerintah meneriakkan slogan menentang Presiden Nikaragua Daniel Ortega, Rabu (17/4).
Foto: AP Photo/Alfredo Zuniga
Demonstran antipemerintah meneriakkan slogan menentang Presiden Nikaragua Daniel Ortega, Rabu (17/4).

REPUBLIKA.CO.ID, MANAGUA -- Menurut kelompok oposisi, belasan warga Nikaragua yang menentang Presiden Nikaragua Daniel Ortega ditangkap, Rabu (17/4). Ratusan orang yang turun ke jalan-jalan di ibu kota Managua dalam protes yang dianggap ilegal oleh pemerintah.

Video menunjukkan, polisi dengan pakaian antihuru-hara di lokasi protes berusaha menghalangi sekitar 200 demonstran. Mereka mengibarkan bendera dan meneriakkan slogan-slogan prodemokrasi. Selain itu, seorang jurnalis juga ditangkap dalam jangka waktu yang tidak lama.

Baca Juga

"Saya berada di tengah-tengah siaran langsung. Polisi memerintahkan saya berhenti, dan kemudian mereka membawa saya ke dalam kendaraan dan mulai memukul dada, serta kaki saya," kata seorang wartawan, Abixael Mogollon.

Mogollon mengatakan, empat wanita yang telah ditangkap juga dibebaskan. Namun mereka juga dipukul, diancam dan harta bendanya diambil.

Protes antipemerintah dimulai setahun yang lalu. Kemudian berkembang menjadi gerakan perlawanan yang lebih luas.

Mereka melakukan protes pada Ortega yang menjabat untuk kedua kalinya dimulai pada 2007. Pria berusia 73 tahun ini sebelumnya pernah menjabat sebagai presiden pada 1980-an.

Oposisi Blue and White National Unity mengorganisasi protes dalam menentang larangan yang dikeluarkan pemerintah. Sebanyak 67 pengunjuk rasa ditahan oleh polisi pada siang hari.

Pemerintah menyatakan telah membebaskan lebih dari 600 tahanan, pada Selasa (16/4). Akan tetapi membantah ada yang ditahan karena alasan politik.

Protes pertama kali memuncak pada April lalu saat Ortega, mencoba memotong tunjangan kesejahteraan. Inter-American Commission on Human Rights menyatakan, dari kerusuhan sipil 324 orang telah terbunuh.

Ortega menyebut protes itu sebagai rencana ilegal oleh musuh-musuhnya untuk menggulingkannya. Sementara para kritikus menuduhnya menggunakan taktik otoriter.

Pemerintah telah melarang pawai oposisi dengan alasan orang-orang di belakangnya ikut terlibat. Mereka ikut serta dalam terciptanya gangguan terhadap ketertiban umum.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement