REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meksiko berjanji akan menghapus penyiksaan terhadap para narapidana. Delegasi Meksiko di PBB, Marta Delgado mengakui upaya itu akan menjadi tantangan pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador.
"Kami masih punya jalan panjang untuk meyakini bahwa penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi dihapuskan sama sekali," kata Marta Delgado
Peraita, pejabat senior yang menangani isu-isu multilateral dan hak asai manusia di Kementerian Luar Negeri Meksiko, mengungkap setelah empat bulan, pemerintahan ini menyadari tantangan-tantangan yang ada.
Pengiat HAM di Meksiko menyebut satu survei pemerintah yang dilakukan pada tahun 2016 di sekitar 300 lembaga pemasyarakatan menemukan lebih 75 persen narapidana mengalami kekerasan selama penahanan mereka. Disebutkan penyiksaan narapidana dengan sengatan listrik dan dibuat sulit bernafas biasa digunakan dan juga kekerasan seksual, demikian menurut 120 kelompok dalam pernyataan bersama.
Komite PBB menentang Penyiksaan, yang beranggota 10 pakar independen, memulai pemeriksaan rekor Meksiko dalam dua hari dalam mematuhi perjanjian internasional yang melarang bentuk kejahatan tersebut.
Kepala HAM PBB Michele Bachelet, yang melakukan perjalanan ke Meksiko bulan ini, mengatakan jumlah kematian akibat kekerasan yang terjadi mengingatkan dirinya kepada negara asalnya Chili ketika ribuan orang meninggal atau hilang selama diperintah kediktatoran militer.
"Penyiksaan dan perlakuan tak manusia masih tinggi oleh aparat negara (Meksiko)," kata anggota panel Rodriguez-Pinzon.
"Juga ada iklim impunitas," tambahnya.
Ketua panel Jens Modvig menyerukan Meksiko membentuk institut forensik independen daripada bergantung pada dokter-dokter di kantor penuntut untuk mendokumentasikan penyiksaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
