REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Seorang jenderal Venezuela Ramon Rangel meminta angkatan bersenjata negara itu bangkit melawan Presiden Nicolas Maduro. Maduro disebut mengandalkan dukungan militer untuk tetap berkuasa meski ekonomi runtuh.
"Kita harus menemukan cara menghilangkan rasa takut, pergi ke jalan-jalan, untuk memprotes, dan mencari kesatuan militer untuk mengubah sistem politik ini," kata Rangel, Ahad (12/5) dalam video yang diunggah di Youtube.
"Sudah waktunya untuk bangkit," ucap Rangel.
Rangel mengidentifikasi dirinya sebagai jenderal angkatan udara. Ia mengatakan, pemerintah Venezuela dikendalikan oleh kediktatoran komunis di Kuba, sekutu penting Maduro.
Pernyataan Rangel menandai hantaman lain bagi Maduro. Sebelumnya, beberapa pembelotan serupa telah dilakukan oleh perwira senior tahun ini.
Para perwira menyangkal Maduro melarikan diri dari negara itu. Petinggi militer, terutama mereka yang memimpin pasukan terus mengakui Maduro.
Kementerian informasi tidak segera menanggapi permintaan komentar. Reuters juga tidak dapat memperoleh komentar dari Rangel.
Komandan Angkatan Udara, Pedro Juliac mengunggah gambar Rangel di Twitter pada Ahad. Kemudian unggahan disertai tulisan "pengkhianat terhadap rakyat Venezuela dan revolusi".
Rangel merupakan seorang perwira militer aktif yang melarikan diri ke Kolombia bulan lalu. Hal ini disebutkan oleh sumber yang dekat dengan militer Venezuela yang meminta tidak diidentifikasi.
Tidak seperti perwira lain yang telah membuat pernyataan serupa, Rangel tidak menyuarakan dukungan untuk pemimpin oposisi, Juan Guaido. Sebelumnya, Guaido meminta konstitusi pada Januari untuk menjadi presiden sementara dengan alasan pemilihan kembali Maduro pada 2018 adalah penipuan.
Lebih dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), dan sebagian besar negara Amerika Selatan, menyebut pemimpin sah Venezuela adalah Guaido. Guaido dan sekelompok tentara menyerukan pasukan bersenjata pada 30 April, tetapi militer tidak pernah bergabung dan upaya penggulingan gagal.
Pemerintah menyebut peristiwa itu sebagai upaya kudeta. Mereka menuduh sekelompok 10 anggota legislatif oposisi makar karena bergabung dalam aksi unjuk rasa hari itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
