REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan menandatangani perintah ekskutif dalam waktu dekat yang berisi larangan bagi perusahaan-perusahaan setempat menggunakan peralatan telekomunikasi yang membuat risiko keamanan nasional. Hal itu mengindikasikan pula larangan melakukan bisnis dengan Huawei, Cina.
Kabar tersebut dikatakan oleh tiga sumber anonim yang dekat dengan persoalan tersebut. Menurut sumber tersebut, perusahaan yang akan menandatangani perintah Trump, telah dipertimbangkan selama lebih dari satu tahun tetapi telah berulang kali ditunda. Perusahaan-perusahan meminta tidak disebutkan namanya karena persiapannya tetap rahasia. "Bisa saja ditunda lagi," kata sumber yang terdiri atas tiga pejabat tersebut.
Perintah eksekutif akan mendesak Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (yang memberikan presiden wewenang) untuk mengatur perdagangan dalam menanggapi keadaan darurat nasional yang mengancam AS. Perintah itu akan mengarahkan Kementerian Perdagangan bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun rencana penegakan UU tersebut.
AS yakin sistem yang dibuat oleh Huawei Technologies Co Ltd (pembuat smartphone terbesar ketiga di dunia), digunakan oleh negara Cina untuk memata-matai. Kendati demikian, Huawei berulang kali membantah tuduhan itu, dan belum memberikan komentar soal penandatangan eksklusif. Gedung Putih dan Kementerian Perdagangan juga menolak mengomentari hal itu.
AS selama beberapa bulan terakhir telah aktif mendorong negara-negara lain untuk tidak menggunakan perangkat Huawei dalam jaringan 5G generasi mendatang yang disebutnya sebagai "pembohong" ZTE Corp.
Pada Januari, jaksa AS mendakwa dua orang Huawei di negara bagian Washington. Jaksa AS mengatakan, Huawei bersekongkol untuk mencuri rahasia dagang T-Mobile US Inc. Jaksa juga menuduh Huawei dan kepala keuangannya melanggar sanksi terhadap Iran.
Komisi Komunikasi Federal (FCC) pada April 2018 memilih untuk mengajukan proposal tentang larangan penggunaan dana pemerintah senilai 9 miliar dolar AS. Dana itu diperuntukkan membeli peralatan atau layanan dari perusahaan yang menimbulkan ancaman keamanan terhadap jaringan komunikasi AS.
Ketua FCC Ajit Pai pekan lalu mengatakan, pihaknya tengah menunggu Kementerian Perdagangan mengungkapkan pandangan tentang daftar perusahaan yang akan dilarang berdasarkan proposal FCC yang sudah diajukan.
FCC memilih dengan suara bulat untuk menolak tawaran Cina Mobile Ltd untuk menyediakan layanan telekomunikasi AS. Pihak FCC mengatakan, masih mengkaji persetujuan serupa sebelumnya yang dipegang oleh China Unicom dan China Telecom Corp.
Persoalan ini pun menimbulkan urgensi baru karena operator nirkabel AS tengah mencari mitra saat mereka meluncurkan jaringan 5G. Sementara perusahaan nirkabel besar telah memutuskan hubungan dengan Huawei. Operator perdesaan kecil terus mengandalkan Huawei dan ZTE serta peralatan lainnya karena mereka cenderung lebih murah. Asosiasi Perdesaan Nirkabel (perwakilan operator dengan kurang dari 100 ribu pelanggan), memperkirakan bahwa 25 persen anggotanya memiliki peralatan Huawei atau ZTE di jaringan mereka.
The Wall Street Journal pertama kali melaporkan pada Mei 2018 bahwa perintah eksekutif sedang ditinjau. Sementara, Reuters melaporkan pada Desember bahwa Trump masih mempertimbangkan mengeluarkan perintah dan media lainnya melaporkan pada bulan Februari bahwa perintah itu sudah dekat.
Jika ditandatangani, perintah eksekutif ini akan datang pada waktu yang sulit dalam hubungan antara Cina dan AS. Dua negara ekonomi terbesar dunia itu saling menaikkan tarif perdagangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
