REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan keadaan darurat nasional pada Rabu (15/5). Langkah itu diambil untuk melindungi jaringan komputer AS dari ancaman asing.
Dalam perintah eksekutifnya, Trump melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan perangkat telekomunikasi asing yang diyakini menimbulkan risiko keamanan bagi negara tersebut. Namun Trump, tak mengungkap secara eksplisit nama perusahaan telekomunikasi asing yang dimaksud.
Sekretaris pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan langkah darurat nasional yang diambil Trump merupakan bagian dari komitmennya untuk melindungi teknologi dan layanan informasi serta komunikasi AS.
"Presiden telah menjelaskan bahwa pemerintahan ini akan melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga Amerika tetap aman dan sejahtera serta melindungi Amerika dari musuh asing yang secara aktif dan mengeksploitasi kerentanan dalam inftastruktur dan layanan teknologi informasi di AS," kata Sanders, dikutip laman the Independent.
Kendati tak mengungkap pihak mana yang dianggap sebagai ancaman, namun para analis menduga bahwa perintah eksekutif Trump itu ditujukan untuk perusahaan telekomunikasi asal Cina, Huawei. Sejak Februari lalu, kabar bahwa Trump hendak melarang penggunaan produk Huawei memang telah mencuat.
Trump mencurigai bahwa Huawei melakukan aktivitas spionase untuk Pemerintah Cina. Perusahaan tersebut memang memiliki kedekatan dengan pemerintah.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sempat mengatakan tidak akan berbagi informasi intelijen dengan negara-negara yang menggunakan produk-produk Huawei. "Jika suatu negara mengadopsi ini dan memasukannya ke dalam beberapa sistem informasi penting mereka, kami tidak akan bisa berbagi informasi dengan mereka," ujar Pompeo saat diwawancara Fox News pada Februari.
Huawei sendiri telah membantah tudingan AS dan negara Barat lainnya bahwa mereka melakukan kegiatan mata-mata. Ia mengklaim selalu menaati peraturan hukum yang berlaku di negara-negara terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
