REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengusulkan pemilihan awal untuk Majelis Nasional yang dipimpin oleh pemimpin oposisi, Juan Guaido. Oposisi memenangkan mayoritas di Majelis Nasional pada 2015 dan pemilihan kongres berikutnya saat ini dijadwalkan untuk akhir 2020.
"Kami akan melegitimasi satu-satunya lembaga yang belum disahkan dalam lima tahun terakhir," ujar Maduro dalam pidatonya di rapat umum pemerintah, Selasa (21/5).
Maduro belum memberikan tanggal baru yang pasti, namun dia mengatakan akan menggeser jadwal pemilihan menjadi lebih awal. Sebagian besar negara-negara barat telah mengakui Guaido sebagai kepala negara yang sah, setelah Maduro memenangkan kembali pemilihan umum tahun lalu. Namun, suara secara luas hasil pemilihan umum tersebut dinilai ada kecurangan.
Guaido meminta konstitusi menjadi presiden sementara pada Januari. Dia mengecam Maduro sebagai perampas kekuasaan dengan kebijakan yang gagal, dan telah menjerumuskan Venezuela ke dalam resesi ekonomi terdalam. Sementara, Maduro menuduh Guaido melakukan kudeta yang didukung AS terhadap pemerintahannya. Maduro tetap memegang kendali atas fungsi-fungsi negara dan dukungan dari petinggi militer, serta sekutu Rusia, Kuba dan Cina.
"Kami akan mengukur diri sendiri secara elektoral, kami akan mengedepankan pemilihan Majelis Nasional," kata Maduro.
Pada 30 April, Guaido berusaha mengerahkan pasukan bersenjata Venezuela untuk bangkit melawan Maduro. Tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena petinggi militer menegaskan kembali kesetiaan mereka terhadap pemerintahan Maduro.
Utusan oposisi Venezuela untuk AS, Carlos Vecchio mengatakan, dia telah bertemu dengan pejabat Pentagon dan Departemen Luar Negeri di Washington pada Senin lalu untuk membahas semua aspek krisis Venezuela. Dalam cuitannya di Twitter, Vecchio mengatakan, pembicaraan dengan pejabat AS sangat positif, tetapi DIA tidak memberikan rincian lebih lanjut.
"Kami terus maju," kata Vecchio.
Washington telah menjelaskan, mereka memilih menggunakan tekanan ekonomi dan diplomatik yang berkelanjutan untuk mendorong Maduro mundur. Para ahli berpendapat, AS tidak mungkin menggunakan kekuatan militer untuk menumbangkan pemerintahan Maduro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
