REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Setelah menyatakan pembubaran parlemen pada Senin (9/12), Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menyerukan untuk mempercepat pemilihan umum (pemilu) setelah gelombang protes anti pemerintah pecah di Bangkok. Menurutnya ini caara terbaik untuk mengembalikan kekuasaan pada rakyat dengan segera menggelar pemilu.

"Pada tahap ini saat banyak orang menentang pemerintah, rakyat Thailand akan memutuskan," ungkap Yingluck dalam pidatonya di televisi saat ribuan pengunjuk rasa kembali berdemo.

Ia juga mengatakan tak ingin lagi jatuh korban jiwa. Untuknya Yingluck menyerukan untuk segera melakukan pemilihan umum, setelah pembubaran parlemen yang dilakukannya. Pejabat pemerintahan Thailand mengatakan, pemilu rencananya akan diadakan pada 2 Februari 2014 mendatang.

Pada pemilu Juli 2011, partai Pheu Thai yang membawa Yingluck ke kursi pimpinan tertinggi Thailand menang telak. Mereka meraih 265 kursi sementara Partai Demokrat 159 kursi.

Namun para analis mengatakan langkah Yingluck membubarkan parlemen dinilai terlambat, dan tak membuat lawan yang ingin menyingkirkan pengaruhnya dari Thailand puas. Para pengunjuk rasa mendorong dewan rakyat tidak terpilih, untuk menggantikan pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Polisi memperkirakan, sekitar 150 ribu demonstran berkumpul di kantor Yingluck. Mereka mengatakan akan menggulingkan Yingluck dan membasmi pengaruh kakaknya, Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawarta.

Sejumlah anggota Partai Demokrat pada Ahad (8/12) lalu, mengundurkan diri secara masal dari parlemen. Mereka mengatakan tak dapat lagi bekerja sama dengan Yingluck. Apa yang terjadi ini memunculkan pertanyaan apakah akan ada pemboikotan pemilu, yang membawa Thailand pada krisis lebih jauh.

Para pengunjuk rasa mengungkapkan protesnya pada kepemimpinan Yingluck dan pengaruh keluarganya. Salah satu dari puluhan ribu pengunjuk rasa, Boonlue Mansiri mengatakan, akan terus melakukan protes hingga Yingluck dan keluarga meninggalkan Thailand.

Ikuti Whatsapp Channel Republika