REPUBLIKA.CO.ID, THAILAND -- Ribuan oposisi pemerintah Thailand memblokir pintu masuk stadion Bangkok. Karena stadion Bangkok akan digunakan untuk kampanye salah satu kandidat dalam pemilu dini tahun depan. 

Krisis politik di Bangkok semakin memanas dengan adanya unjuk rasa yang dipimpin oleh Suthep Thaugsuban, mantan Partai Demokrat. Polisi memerkirakan sekitar 200 ribu demonstran memenuhi ibu kota pada Ahad lalu. Mereka menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. 

Untuk meredamkan aksi para demonstran, Yingluck berencana menyelenggarakan pemilu dini pada 2 Februari mendatang. Namun,oposisi Partai Demokrat akan memboikot pemilu yang akan diselenggarakan tersebut. Partai Demokrat mengatakan tidak akan mengikuti pemilu karena sistem demokrasi di Thailand telah rusak.  

Sehingga hanya akan menyisakan Partai Puea melawan partai-partai kecil lainnya. Sementara itu, Yingluck menolak untuk mengundurkan diri dan mengatakan pemboikotan yang dilakukan partai Demokrat hanya akan membuat reformasi politik semakin sulit. 

"Setiap anggota parlemen memunyai peran dan andil dalam pemilu untuk melindungi sistem demokrasi," katanya seperti dilansir Reuters.

"Jika mereka tidak berpartisipasi, bagaimana bisa membuat sesuatu yang konkret di dalam lembaga ini?" tambahnya. 

Konflik yang tak berujung ini mengakibatkan nilai mata uang negara itu anjlok. Bath menyentuh angka 32,71 terhadap dolar AS dan menjadi nilai mata uang terendah sejak Maret 2010. Tidak hanya itu, krisis politik itu juga menyebabkan nilai saham Thailand semakin rendah dan turun hingga 1,2 persen menjadi 1,326.67 poin. 

Ribuan demonstran tampak duduk di depan gerbang stadion olah raga. Mereka berusaha untuk memblokir proses registrasi yang diikuti oleh para peserta pemilu. Sementara aparat keamanan masih berjaga di sekitar stadion. 

Hingga tengah hari, hanya sembilan dari 34 partai yang berhasil melakukan registrasi. Anggota KPU, Somchai Srisutthiyakorn, mengatakan batas waktu registrasi itu bisa saja diperpanjang jika kandidat yang melakukan registrasi masih belum cukup. 

Demonstrasi ini dipicu setelah pemerintah Thailand meloloskan undang-undang amnesti yang dinilai dapat membuat Thaksin Shinawatra, kakak Yingluck, kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman penjara. Sementara, anggota dewan menolak undang-undang amnesti sehingga partai Puea Thai menarik kembali undang-undang itu.

Akibatnya, masyarakat menilai Yingluck merupakan boneka Thaksin karena masih dapat dikendalikan oleh kakaknya. Thaksin melarikandiri ke luar negeri dan tidak dapat kembali ke Thailand. Ia terancam penjara atas tuduhan korupsi yang dilakukannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika