REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi menyatakan, Indonesia mendorong perdamaian, demokrasi, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) demi ketangguhan masyarakat ASEAN. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMM Retreat) di Singapura pada Selasa (6/2).
"Ketangguhan ASEAN untuk bertransformasi menjadi masyarakat yang sejahtera dalam satu komunitas, tidak terlepas dari keberhasilannya selama 50 tahun terakhir untuk menciptakan ekosistem yang damai, stabil, dan sejahtera di kawasan," ujar Retno, dalam keterangan resmi yang diterima Republika.
Menurutnya, tantangan terhadap perdamaian dan demokrasi di kawasan harus ditanggapi dengan memprioritaskan perdamaian dan demokrasi itu sebagai nilai yang telah disepakati dalam Piagam ASEAN. Hal ini penting agar ASEAN dapat tetap tangguh hingga 50 tahun ke depan.
"Perdamaian adalah prasyarat untuk pembangunan. Akan tetapi rakyat juga membutuhkan kebebasan untuk berkembang dan berekspresi," kata Retno.
Selain menyoroti tantangan terhadap perdamaian dan demokrasi di kawasan, Retno juga menyampaikan kawasan Indo-Pasifik telah menjadi kawasan yang strategis dalam pembangunan ekonomi dan keamanan dunia. Ia mendorong agar ASEAN mengambil langkah untuk berkontribusi membangun arsitektur kawasan Indo-Pacific yang terbuka, transparan, dan inklusif berdasakan hukum internasional.
"Menjadi penonton dan berdiam diri bukanlah opsi bagi ASEAN dalam menanggapi berbagai tantangan dan peluang di kawasan Indo-Pasifik," jelasnya.
Dalam konteks ini, para Menlu ASEAN menyepakati usul Indonesia untuk melaksanakan pertemuan 1.5 track, guna mengembangkan konsep arsitektur di kawasan Indo-Pasifik.
"Di tengah perubahan geo-politik dan geo-ekonomi serta dinamika di kawasan Indo-Pasifik, ASEAN harus terus berkontribusi dan berinovasi, serta terus berinteraksi dengan dunia untuk tetap menunjukan sentralitasnya," jelas Retno.
Sejalan dengan upaya untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, Retno menyampaikan kembali rencana Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. ASEAN tidak saja menegaskan dukungannya kepada Indonesia, tetapi juga sepakat untuk membantu mendapatkan dukungan bagi keanggotaan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
