REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) berharap bisa mempercepat perundingan tata perilaku dengan Cina untuk wilayah Laut Cina Selatan.

Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen, Rabu (7/2), mengingatkan mengharapkan agar perjanjian tersebut dapat terwujud dalam waktu satu tahun adalah pemikiran yang tidak realistis. Cina dan ke-10 anggota ASEAN telah mengesahkan kerangka perundingan menyangkut tata perilaku di Laut Cina Selatan pada Agustus dan telah memulai pembicaraan. Wilayah yang disengketakan dan merupakan jalur perairan sibuk itu sebagian besar dikendalikan Cina dan juga diklaim oleh beberapa anggota ASEAN.

"Kami berharap (perundingan tata perilaku) ini akan dipercepat tapi ini adalah masalah yang sangat sangat rumit. Sengketa ini telah berlangsung seabad. Mengharapkan (tata perilaku terwujud) dalam satu tahun adalah tidak realistis," kata Ng kepada wartawan setelah pertemuan para menteri pertahanan ASEAN.

ASEAN dan Cina menyambut pengesahan kerangka perundingan sebagai sebuah tanda kemajuan. Namun, kegagalan menggariskan tujuan awal untuk membuat tata perilaku menjadi aturan mengikat telah memunculkan keraguan soal efektivitas kesepakatan tersebut.

Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan.

Negara-negara ASEAN yang mengklaim bagian-bagian di Laut Cina Selatan telah sekian lama berharap bisa mewujudkan tata perilaku yang mengikat secara hukum dengan Cina dan dapat dilaksanakan di perairan wilayah itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan pada Rabu Beijing telah bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan tata perilaku yang dapat diterima semua pihak di kawasan. Namun, Cina terus meningkatkan secara cepat pengerahan militernya di Laut Cina selatan.

Angkatan Udara Cina mengatakan dalam pernyataan jet-jet tempur Su-35 milik Cina baru-baru ini sudah mengambil bagian dalam patroli tempur di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan, Selasa, beberapa rekannya di ASEAN telah menyampaikan kekhawatiran soal kegiatan yang dilancarkan Cina di wilayah-wilayah sengketa di Laut Cina Selatan, termasuk dengan melakukan reklamasi.

Empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina menyatakan sebagai pemilik beberapa atau seluruh bagian Laut Cina Selatan beserta dangkalan, karang dan pulau-pulaunya. Taiwan juga memiliki klaim atas wilayah itu.

Singapura merupakan ketua ASEAN untuk 2018 dan pekan ini menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri luar negeri dan menteri pertahanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika