REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Bangladesh menolak klaim Myanmar yang menyebut negara itu telah memulangkan satu keluarga pengungsi Rohingya. Penolakan itu disampaikan pada Senin (16/4) menyusul klaim Myanmar akhir pekan lalu yang mengatakan lima orang dalam satu keluarga Rohingya telah pulang dari pengungsian.
Pemerintah Myanmar sempat mengklaim merepatriasi satu keluarga dari 700 ribuan pengungsi Rohingya ke Rakhine dari wilayah perbatasan. Pernyataan itu menyebut satu keluarga itu tinggal di rumah saudaranya di kota Maungdaw dekat perbatasan Myanmar dan Bangladesh.
Pemerintah Myanmar juga menyebut telah memberikan perlindungan dan dokumen-dokumen kepada keluarga pengungsi itu. Namun dokumen yang dimaksud adalah tanda pengenal dan bukan surat keterangan kewarganegaraan. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai ada tidaknya repatriasi susulan para pengungsi Rohingya.
Bangladesh telah memberikan daftar nama delapan ribu pengungsi yang akan dipulangkan kembali kepada Myanmar. Namun karena keterlambatan proses verifikasi, repatriasi belum dapat dilakukan.
Pada Senin (16/4), Menteri Bangladesh Asaduzzaman Khan mengatakan klaim repatriasi Myanmar adalah kebohongan. Ini lantaran keluarga tersebut tidak pernah menginjakkan kaki ke wilayah Bangladesh. "Klaim Myanmar adalah sebuah lelucon. Aku harap Myabmar segera memulangkan pengungsi Rohingya dalam waktu dekat," ujar Asaduzzaman dikutip dari New York Times.
"Karena tidak pernah memasuki wilayah Bangladesh, pemulangan satu keluarga pengungsi Rohingya tidak bisa disebut repatriasi," ungkap komisioner lembaga pengungsian dan repatriasi Bangladesh, Abul Kalam. Asif Munier, pengamat independen yang turut menangani pengungsi Rohingya menuding Myanmar kerap bersandiwara. "Mereka melakukannya lagi dan lagi," kata dia.
Menteri Kesejahteraan Myanmar Win Myat Aye yang memimpin jalannya repatriasi mengatakan negara sudah memberikan dokumen yang dibutuhkan kepada keluarga Rohingya yang pulang. "Lima anggota keluarga yang masuk kembali ke Myanmar telah diverifikasi pihak imigrasi dan memperoleh dokumen-dokumen yang dibutuhkan," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
