REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India mengumumkan gencatan senjata bersyarat di Jammu dan Kashmir selama bulan suci Ramadhan.
"Penting untuk mengisolasi kekuatan yang membawa nama buruk ke Islam dengan menggunakan kekerasan dan teror tak beralasan, kata Pemerintah India dalam sebuah pernyataan, dikutip Times of India.
"Pemerintah mengharapkan semua orang untuk bekerja sama dalam inisiatif ini dan membantu saudara-saudari Muslim untuk menghadapi Ramadhan secara damai dan tanpa kesulitan," pernyataan itu menambahkan.
Pemerintah India meminta pasukan keamanan untuk tidak memulai operasi di wilayah tersebut selama tiga puluh hari ke depan. Namun, pasukan keamanan berhak untuk membalas jika diserang atau jika penting untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah.
Menurut kementerian dalam negeri, Menteri Utama Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti telah diberitahu tentang keputusan itu. Menteri Utama Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti menyambut keputusan Pemerintah India. Dia mengatakan bahwa keputusan itu akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang damai dan aman untuk dialog yang berkelanjutan.
"Saya dengan sepenuh hati menyambut gencatan senjata Ramadhan dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Narendra Modi ji dan Rajnath Singh ji atas intervensi pribadi mereka. Terima kasih juga kepada para pemimpin dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam All Party Meeting dan membantu membangun konsensus terhadap pengumuman ini," ujar Mufti dalam cicitannya di Twitter.
Mantan menteri utama negara Omar Abdullah mengatakan bahwa jika para militan tak menanggapi gencatan senjata maka mereka akan dianggap sebagai musuh rakyat.
"Atas permintaan semua partai politik (kecuali BJP, yang telah menentangnya), Pemerintah India telah mengumumkan gencatan senjata sepihak. Sekarang jika para militan tidak menanggapi dengan cara yang sama, mereka akan terungkap sebagai musuh sejati rakyat," kata Abdullah menyusul laporan gencatan senjata.
Pemimpin Konferensi Nasional Farooq Abdullah memberi selamat kepada Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh untuk keputusan itu. "Ini adalah langkah maju yang besar, saya ingin mengucapkan selamat kepada Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh dan PM Modi. Ini mengingatkan saya pada era Atal ji ketika dia mengumumkan gencatan senjata sepihak. Saya menyambut ini," kata Farooq Abdullah.
Awal bulan ini, Mufti telah mendesak Pemerintah India untuk mempertimbangkan gencatan senjata sepihak di Jammu dan Kashmir mulai dari Ramadhan pada pertengahan Mei sampai selesainya Amarnath yatra pada Agustus.
"Semua orang (semua pihak) setuju bahwa kami harus mengajukan banding ke Pemerintah India untuk mempertimbangkan gencatan senjata seperti gencatan senjata sepihak di (mantan PM Atal Bihari) waktu Vajpayee di Ramadhan (akhir bulan ini) sampai Amarnath yatra dan Idul Fitri," katanya.
Pasukan India dan militan Jammu-Kashmir berada dalam sejarah konflik yang panjang. Konflik tersebut dipicu perebutan wilayah di Kashmir yang merupakan wilayah perbatasan India dan Pakistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
