REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyarankan pemerintah Malaysia harus mengikuti jalur hukum dalam menangani dugaan perkara korupsi yang menjerat mantan PM Malaysia Najib Razak.
"Saya tegas dengan Tun Mahathir (PM Malaysia terpilih), ikut jalur hukum," kata dia saat mengunjungi kediaman Presiden RI ketiga Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (20/5).
Ia berharap partai penguasa tak menekan atau melakukan siasat apapun. Menurut dia, semua pihak harus mengikuti jalur hukum yang ada. "Jangan ulangi apa yang mereka lakukan, kata saya. Ikut jalur hukumnya," ujar dia.
Anwar menyarankan agar Najib mencari jaksa yang baik dan mengikuti proses hukumnya. Ia menjamin, saat ini hukum Malaysia bebas dan adil.
Najib Razak menghadapi penyelidikan kasus korupsi besar yang menjeratnya dalam skandal korupsi 1MDB yang melibatkan dana negara. Kasus tersebut, saat ini sedang diselidiki di Amerika Serikat (AS) dan di negara lain.
Para penyelidik AS menduga rekan-rekan Najib telah mencuri dan mencuci uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari dana tersebut.
Sekitar 700 juta dolar AS ditengarai masuk ke rekening bank pribadi Najib. Sementara 30 juta dolar AS diduga telah digunakan untuk membeli perhiasan oleh istrinya.
Menurut Anwar ada dua hal yang bisa diperbaiki dalam sistem reformasi suatu negara. Pertama, jangan pandang bulu atau pilih kasih memberantas korupsi. Ia menegaskan pemberantasan korupsi bukan ditentukan penguasa, tetapi dilakukan oleh suatu badan.
Kedua, kegiatan investasi, pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat pada rakyat. Belajar dari pengelamannya menjabat sebagai Menteri Keuangan Malaysia selama delapan tahun, Anwar mengatakan apabila pembangunan dan investasi tak berdampak pada rakyat, maka sia-sia saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
