REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR: Kementerian Keuangan tidak menemukan dokumen untuk mendukung klaim bahwa Cina telah berkomitmen untuk mengimpor barang senilai 2 triliun dolar AS (7,96 triliun ringgit) sebagai bagian dari dua perjanjian pipa senilai 9.4 miliar ringgit. Menteri Lim Guan Eng mengatakan mereka telah meminta bantuan dari pejabat Departemen Keuangan dan Sekretaris Utama kepada Pemerintah untuk memastikan klaim oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
"Semua pejabat menyatakan bahwa klaim oleh Najib tidak benar," kata Lim, seperti dikutip The Star, Selasa (12/6).
(Baca: Selain Jho Low, KPK Malaysia Rilis 4 Buronan Skandal 1MDB)
Pemeriksaan termasuk kertas Kabinet yang disajikan pada tahun 2016 dan 2017 yang termasuk persetujuan proyek Sumber Daya Energi Suria Sdn Bhd (SSER). Pada tanggal 5 Juni, Najib mengeluarkan pernyataan membela pemberian pemerintahannya atas dua proyek pipa petrokimia dan gas senilai 9.4 miliar ringgit ke China Petroleum Pipeline Bureau (CPPB) oleh SSER.
Namun, Lim mengatakan dalam pernyataannya kemarin bahwa Najib "tidak fokus pada pertanyaan-pertanyaan pokok seputar skandal pipa tetapi berfokus pada dugaan yang diakui manfaat bagi negara dari penandatanganan kontrak 9.4 miliar ringgit ini".
(Baca: Najib Sebut Ia Berdosa Jika Sumber Dana Haji dari tak Halal)
"Dia juga mengklaim bahwa dia dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang telah menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) untuk proyek-proyek pipa bersama dengan proyek-proyek lain saat di Beijing pada 14 Mei 2017."
Najib mengklaim bahwa Cina juga telah berkomitmen untuk mengimpor barang senilai 2 triliun dolar AS selama lima tahun ke depan dari Malaysia, menginvestasikan hingga 150 miliar AS (597,6 miliar ringgit) di Malaysia dan menawarkan 10 ribu tempat untuk pelatihan dan studi di berbagai lembaga di Cina, ia menambahkan.
(Baca: Tuduhan Mahathir akan Dipertanyakan Jika tak Miliki Bukti Kuat)
Lim mengatakan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) menggerebek kantor SSER setelah sebuah laporan diajukan. “Kementerian Keuangan sekarang mengambil alih kantor SSER. Semua karyawannya telah diliburkan sampai pemberitahuan lebih lanjut," katanya.
Kementerian itu, lanjutnya, juga telah menghentikan Datuk Mohammed Azhar Osman Khairuddin sebagai presiden SSER. “Kami sedang dalam proses menunjuk Komite Eksekutif yang dipimpin oleh sebuah perusahaan akuntansi untuk mengoperasikan perusahaan dan menyelidiki transaksi yang dilakukan oleh SSER," ujarnya.
“Pemerintah Federal Berharap Pakatan ingin meyakinkan warga Malaysia bahwa semua tindakan yang diperlukan akan diambil untuk mengungkap kebenaran," tegasnya.
(Baca: Penggeledahan di Rumah Putrajaya Dalami Pencucian Uang Najib)
Multi-Product Pipeline (MPP), seharga 5,35 miliar ringgit, melibatkan jalur pipa minyak multi-produk sepanjang 600 km yang menghubungkan Melaka dan Port Dickson ke Jitra. Pipa Gas Trans-Sabah (TSGP) terlibat membangun pipa gas 662 km dari Terminal Gas Kimanis ke Sandakan dan Tawau, seharga 4,06 miliar ringgit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
