REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Anggota Parlemen Malaysia Khairy Jamaluddin mendesak pemerintah untuk tidak mengesampingkan pajak layanan dan barang atau goods and services tax (GST). Apalagi, jika keputusan yang diambil berlatar pertentangan politik.
Menurut Khairy, GST jauh lebih efisien dibandingkan pajak penjualan dan jasa atau sales and services tax (SST). Politisi yang mewakili konstituensi Rembau itu meminta pemerintah menyadari betul hal tersebut.
"Saya sadar GST adalah masalah politik besar bagi pemerintah, tetapi mereka harus menyikapi masalah secara rasional. Jangan biarkan politik menentukan kebijakan ekonomi," kata Khairy, dikutip dari laman The Star, Selasa (17/7).
Pria 42 tahun kelahiran Kuwait itu beranggapan penetapan SST tidak efisien dan memiliki banyak kebocoran. Alih-alih SST, dia menyarankan pemerintah mempertahankan penetapan GST dengan tingkat lebih rendah, yaitu sekitar tiga sampai empat persen.
Dengan demikian, secara efektif pendapatan yang ditargetkan adalah sama dengan 10 persen ditambah lima persen SST. Khairy memastikan dia akan mengangkat masalah tersebut selama sesi debat di Dewan Rakyat.
Sementara, pada Selasa (17/7), Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengumumkan penyediaan layanan dikenakan pajak sebesar enam persen dan penjualan barang dikenakan pajak 10 persen. Pajak penjualan dan jasa (SST) itu akan berlaku 1 September 2018 setelah undang-undang disetujui.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
