REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Dewan Keamanan PBB menyebutkan Korea Utara (Korut) tidak menghentikan program nuklir dan rudalnya dan melanggar sanksi PBB. Dewan Keamanan PBB juga mengatakan bahwa Pyongyang telah melakukan 'peningkatan besar' dari pengiriman kapal ke kapal secara ilegal dan telah mencoba menjual senjata ke luar negeri.
Laporan rahasia oleh panel ahli independen diserahkan ke Dewan Keamanan PBB pada Jumat (3/8). Korut sejauh ini tidak mengomentari temuan dokumen itu.
Pekan lalu, para pejabat AS mengatakan Pyongyang tampaknya membangun rudal balistik baru meskipun ada hubungan baik baru-baru ini dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan berjanji untuk melakukan denuklirisasi. Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Washington Post bahwa satelit mata-mata telah melihat aktivitas yang berkelanjutan di sebuah situs yang telah menghasilkan rudal balistik.
Baca juga, Terlibat dengan Korut, AS Jatuhi Sanksi ke Bank Rusia
Presiden AS Donald Trump bertemu pemimpin Korut Kim Jong-un di Singapura pada Juni. Kedua pemimpin kemudian berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi tanpa menentukan persis seperti apa jadinya.
Pyongyang saat ini berada di bawah berbagai sanksi internasional dan AS atas program nuklirnya dan uji coba rudal. Dokumen ini disiapkan oleh para ahli yang memantau pelaksanaan sanksi PBB terhadap Korut. Dokumen ini dilihat oleh beberapa media awal Sabtu (4/8).
Dilansir di BBC, laporan itu mengatakan Korea Utara belum menghentikan program nuklir, misilnya dan terus menentang resolusi Dewan Keamanan. Hal itu dilakukan melalui peningkatan besar-besaran dalam pengiriman produk minyak dari kapal ke kapal ilegal, serta melalui transfer batubara di laut selama 2018.
Dikatakan bahwa Pyongyang juga berusaha memasok senjata kecil dan menyalakan senjata dan peralatan militer lainnya melalui perantara asing ke Libya, Yaman dan Sudan. Para ahli menyimpulkan bahwa kegiatan Korut telah membuat sanksi keuangan tidak efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
