REPUBLIKA.CO.ID, PUTRA JAYA -- Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Saifuddin Abdullah mengatakan laporan PBB menegaskan ketakutan negaranya atas kondisi Rohingya. Hal itu untuk menanggapi Laporan Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB tentang Myanmar yang dikeluarkan pada 24 Agustus 2018.
"Laporan itu menegaskan ketakutan terburuk Malaysia bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar sejak 25 Agustus 2017 memiliki kemiripan dengan tindakan genosida yang dilakukan di masa lalu yang telah merusak sejarah kemanusiaan," katanya kepada media di Putrajaya, Rabu (29/8).
Dia menegaskan laporan PBB berdasarkan penelitian yang teliti dan obyektif. Laporan itu memberikan bukti tidak terbantahkan tentang apa yang telah dibantah oleh militer dan pemerintah Myanmar selama ini.
"Tindakan dan kebijakan yang disengaja, terpadu, sistematis, konsisten, dan terencana untuk menghancurkan dan menghapus, khususnya etnis Rohingya dari Myanmar," katanya.
Perlu dicatat, ujar Saifuddin, bahwa militer dan pemerintah Myanmar diberi banyak kesempatan untuk memberikan sisi cerita mereka, peluang yang berulang kali tidak mereka manfaatkan sendiri. "Oleh karena itu, mereka sekarang tidak dapat mengatakan bahwa laporan itu bias, tidak adil, dan didorong oleh agenda politik," katanya.
Pihaknya ingin menekankan fakta bahwa penilaian Malaysia terhadap Myanmar tetap sama. "Asia Tenggara yang kuat dan makmur membutuhkan Myanmar yang bersatu, makmur dan stabil, yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam komunitas global dan mampu memainkan peran yang sah di dalamnya," katanya.
Karena alasan ini, kata dia, lebih dari 20 tahun yang lalu Myanmar dirangkul bergabung dalam ASEAN. "Dimasukkannya Myanmar, serta Kamboja, Laos, dan Vietnam, sebagai anggota ASEAN telah membawa manfaat yang tak terhitung tidak hanya bagi mereka, tetapi wilayah dan dunia secara keseluruhan," katanya.
Baca: Hasil Investigasi AS Kuatkan Laporan Genosida Rohingya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
