REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- U Thaung Tun, utusan Khusus Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada 5 September 2018. Selama kunjungannya U Thaung Tun diterima Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Saifuddin Abdullah.
Kedua negara saling bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan cara-cara untuk meningkatkan kerja sama, solidaritas ASEAN dan potensi untuk investasi di Myanmar seperti di sektor agribisnis, pendidikan dan manufaktur.
Utusan Khusus itu mengundang perusahaan-perusahaan Malaysia untuk menjajaki peluang bisnis di Myanmar khususnya di pedesaan seperti Negara Bagian Rakhine.
Perdagangan bilateral dengan Myanmar telah meningkat sepanjang tahun dengan nilai perdagangan pada 2017 sebesar 1,186 miliar dolar AS.
Utusan Khusus itu juga berbagi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar.
Baca juga, Aung San Suu Kyi: Tak Ada Pembersihan Etnis Rohingya.
Mengenai situasi di Negara Bagian Rakhine, Utusan Khusus itu berbicara tentang pemulangan orang-orang yang dipindahkan, situasi sosio-ekonomi saat ini dan upaya yang diperlukan untuk memperbaikinya.
Pemerintah Malaysia menyatakan keprihatinannya atas situasi berbahaya di Negara Bagian Rakhine dan kekecewaan atas perlakuan buruk kepada Rohingya dan kelompok minoritas lainnya.
Situasi mengerikan yang dihadapi oleh Rohingya memiliki konsekuensi buruk bagi keamanan regional secara keseluruhan, serta reputasi Myanmar dan kepemimpinannya.
Pada pemulangan Rohingya ke Myanmar, Malaysia menyatakan, keengganan mereka untuk kembali terutama disebabkan oleh ketidakpercayaan dan ketidakpastian untuk keselamatan dan keamanan.
Oleh karena itu, Malaysia menekankan pentingnya langkah-langkah untuk menumbuhkan kepercayaan dan penerimaan di antara masyarakat di sana. Malaysia percaya bahwa perdamaian, kemajuan dan kemakmuran Myanmar terletak pada resolusi cepat dari masalah ini.
Malaysia juga meminta Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan membiarkan mereka hidup sebagai bagian dari masyarakat Myanmar.
Meskipun perbedaan pandangan terkait negara bagian Rakhine, Malaysia akan terus terlibat dengan Myanmar untuk meningkatkan kerja sama bilateral.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
