REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan pada Kamis (20/9) memperbarui tawarannya untuk berdialog dengan India guna menyelesaikan semua masalah kedua negara.
Dilansir Anadolu, Kamis (20/9), menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan, Perdana Menteri Imran Khan mengirim surat kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang meminta dimulainya kembali pembicaraan antara dua negara. Khan menanggapi surat yang ditulis Modi pada akhir Agustus saat memberi selamat kepada Khan atas kemenanganya sebagai perdana menteri Pakistan.
"PM telah menanggapi PM Modi, dalam semangat positif, membalas sentimennya. Mari kita bicara dan menyelesaikan semua masalah. Kami menunggu tanggapan formal dari India," tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mohammad Faisal di akun Twitternya.
Khan menyarankan pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendatang di New York. Times of India melaporkan Modi dalam suratnya telah menyerukan keterlibatan yang bermakna dan konstruktif antara Islamabad dan New Delhi.
Hubungan antara dua negara dipenuhi ketegangan setelah India menuduh Pakistan memiliki hubungan dengan orang-orang bersenjata yang menewaskan 19 tentara di Jammu dan Kashmir pada September 2016. Islamabad membantah tuduhan itu. Saat ini Pakistan sedang mengajukan sebuah kasus di Mahkamah Internasional terhadap mata-mata India yang diduga bernama Kulbhushan Yadav yang telah dijatuhi hukuman mati di Pakistan.
Sejak pemisahan kedua negara pada 1947, India dan Pakistan telah berperang tiga kali - pada 1948, 1965 dan 1971 - karena Kashmir. Kashmir, wilayah Himalaya mayoritas Muslim, dipegang oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sebagian kecil Kashmir juga dikendalikan oleh Cina.
Di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berselisih sejak 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada 2003. Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan. Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah itu sejak 1989.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
