REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Perdana Menteri India Narendra Modi meluncurkan skema perawatan kesehatan di negara bagian Jharkhand, India timur, Ahad (23/9). Ia mengklaim program itu merupakan skema kesehatan terbesar di dunia.
Dilansir di Arab News pada Ahad (23/9), program tersebut dikenal sebagai Skema Perlindungan Kesehatan Nasional atau Modicare. Program itu menyediakan anggaran senilai 7.000 dolar Amerika Serikat (AS) untuk cakupan medis pada 100 juta keluarga atau 500 juta orang. Pemerintah India mendata sebanyak 41 persen penduduk negara tersebut berada di bawah garis kemiskinan.
Modicar bertujuan memberi perawatan medis pada masyarakat kurang mampu. PM Modi mengatakan proyek tersebut merupakan impian yang akhirnya terwujud.
“Ini adalah pertama kalinya di dunia, program perawatan kesehatan diluncurkan untuk masing-masing individu mendapat asuransi lima lakh rupee (sekitar 7.000 dolar AS),” kata Modi.
Ia menjelaskan program Modicare sudah diluncurkan di 400 kabupaten dari target 640 di negara tersebut. Program itu berupaya mengintervensi beban rumah sakit pemerintah yang selama ini menjadi andalan masyarakat kurang mampu. Dia ingin masyarakat tersebut turut merasakan perawatan rumah sakit swasta yang mahal.
Seorang buruh harian, Ganesh Yadav beranggapan program itu merupakan langkah terbaik pemerintah jika berhasil. Sebab, tahun lalu dirinya menghabiskan lebih dari 50 ribu rupee (720 dolar AS) untuk menghilangkan batu ginjal di rumah sakit swasta. Saat ini, Yadav masih berupaya melunasi biaya yang dikeluarkan untuk operasi ginjalnya.
“Jika Modicare benar-benar berfungsi, maka orang miskin seperti saya tidak perlu khawatir tentang biaya dalam perawatan kesehatan,” ujar Yadav.
Namun, seorang ahli jantung yang tinggal di Patna, Shakil pesimistis dengan program tersebut. “Skema kesehatan sebelumnya juga memiliki ketentuan untuk asuransi, tetapi ada defisit. Tidak ada kejelasan tentang masalah dalam skema itu,” kata Shakil.
Ia meragukan apakah program tersebut bisa tepat sasaran pada penerima manfaat. Ia malah beranggapan program tersebut tidak membangun infrastruktur kesehatan masyarakat, tetapi memberi manfaat bagi pemain swasta.
“Pemerintah sedang terburu-buru meluncurkan skema dan tidak banyak persiapan yang dilakukan sebelum meresmikannya,” ujar dia.
Ekonom Venkat Narayana mempertanyakan ketentuan anggaran yang ditanggung pemerintah untuk skema tersebut. Perinciannya, jika jumlahnya senilai 60 persen dari total anggaran, maka ditanggung pemerintah pusat. Namun, jika hanya 40 persen, maka ditanggung pemerintah negara bagian.
“Tetapi negara-negara miskin tidak mampu membayar jumlah besar,” kaya Narayana.
Ia beranggapan program Modicare tidak menangani kebutuhan perawatan kesehatan masyarakat desa dan kota kecil. Ia menyarankan, anggaran tersebut dapat digunakan pemerintah untuk memperluas dan memperkaya infrastruktur medis di seluruh negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
