Laporan wartawan Republika.co.id, Yeyen Rostiyani dari New York, AS
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyerukan aksi global untuk membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam pemaparan di Panel Tingkat Tinggi Membangun Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan di Museum Of Art, New York, Senin malam (24/9). Ia didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Tujuan kita adalah mengembangkan rencana aksi global untuk membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan, yang akan menguntungkan kita semua dan generasi masa depan kita," kata JK.
Dalam paparannya, JK menyebutkan sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia dikaruniai lebih dari 17 ribu pulau. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua, dan lautnya mengandung keanekaragaman hayati laut yang kaya.
Secara alami, lautan adalah bagian dari sejarah, budaya, dan identitas negara Indonesia. Ini memainkan peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, keamanan pangan, dan kegiatan sosial.
Elemen-elemen ini tercermin dalam Global Maritime Fulcrum, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai sarana memanfaatkan kekuatan dan sumber daya maritim negara Indonesia. “Ini juga memimpikan Indonesia sebagai hubungan untuk konektivitas antara Pasifik dan Samudra Hindia, yang menghubungkan Asia ke seluruh dunia,” ucap JK.
Namun, JK mengakui ada banyak tantangan yang mengancam untuk menghancurkan ekosistem laut. Di antara tantangan itu antara lain meningkatnya permintaan makanan yang dihasilkan dari populasi dunia yang terus bertambah, penghancuran garis pantai sebagai akibat dari pertumbuhan daerah perkotaan yang tidak terkendali dan meningkatnya permintaan untuk berbagai produk laut lainnya.
“Jika kita terus mengeksploitasi lautan kita, kita mungkin kehilangan lebih dari 50 persen dari karang dan 29 persen rumput laut di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
JK menambahkan, keserakahan itu juga dapat mengakibatkan penangkapan ikan berlebihan, menempatkan tekanan besar pada 90 persen dari stok ikan dunia. Maka, manusia mengembangkan dan mempertahankan upaya yang komprehensif dan inklusif.
JK mengenalkan tiga kebijakan program kelautan Indonesia. Pertama, Indonesia baru-baru ini meluncurkan Kebijakan Samudera Indonesia, yang akan berkontribusi terhadap implementasi konkret Global Maritime Fulcrum. Tujuannya mengurangi 75 persen sampah plastik laut pada 2025.
Sasaran lainnya adalah menyusun Rencana Aksi Nasional yang menguraikan upaya kolektif di tingkat regional dan nasional menegakkan peraturan tentang penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) dan menyelesaikan lebih dari 20 juta kilometer persegi Kawasan Laut Lindung.
Kedua, Indonesia menekankan nilai penyelarasan dan pensinergian komitmen politik pada forum regional dan global. "Dengan mengembangkan platform bersama untuk interaksi dan pertukaran, kami menciptakan sarana untuk mengimplementasikan komitmen melalui tindakan nyata," ujar JK.
Ketiga, Indonesia berusaha menciptakan lautan yang sehat karena itu membutuhkan kemitraan dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. "Sebagai cara untuk memfasilitasi hal itu, dengan bangga kami akan menjadi tuan rumah Konferensi Samudera Kita, yang akan diselenggarakan di Bali pada 29 hingga 30 Oktober 2018," katanya.
Indonesia juga akan menyelenggarakan Forum Negara Pulau Kepulauan, di Manado pada tanggal 1-2 November 2018. JK pun berharap panel ini dapat menghasilkan hasil substansial dan rekomendasi konkrit yang bisa diterapkan di seluruh dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
