REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemimpin Bangladesh menuduh Myanmar mencari alasan baru untuk menunda kembalinya lebih dari 700 ribu Rohingya ke Myanmar. Ia mengatakan para pengungsi tidak akan selamanya berada di negara padat penduduk itu.
"Saya sudah memiliki 160 juta orang di negara saya. Aku tidak bisa mengambil beban lain. Aku tidak bisa menerimanya. Negaraku tidak kuat," kata Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Hasina menyampaikan pernyatannya kepada kantor berita Reuters di New York. Dia menghadiri sidang umum majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasina mengaku tidak ingin berselisih dengan Myanmar soal pengungsi. Namun menurutnya kesabaran Bangladesh semakin menipis. Hasina telah meminta komunitas internasional untuk menekan Myanmar agar menerapkan kesepakatan pemulangan antarkedua negara.
Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, tidak menjawab permintaan untuk dimintai komentar. Dia mengatakan baru-baru ini bahwa tidak akan lagi menjawab pertanyaan media melalui telepon. Ia akan menjawab pertanyaan pada konferensi pers dua pekan.
Rohingya melarikan diri ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh setelah kampanye militer di Negara Bagian Rakhine di Myanmar. Kedua negara mencapai kesepakatan pada November untuk memulai repatriasi dalam dua bulan. Tetapi kesepakatan itu belum dimulai. Sampai saat ini warga Rohingya diketahui masih melintasi perbatasan menuju Bangladesh dan kamp pengungsi di Cox's Bazar.
"Mereka setuju segalanya, tapi sayangnya mereka tidak bertindak, itulah masalahnya. Semuanya sudah diatur tetapi setiap kali mereka mencoba mencari alasan baru," kata Hasina soal Myanmar.
Myanmar mengatakan pihaknya siap untuk mengambil kembali para pengungsi dan telah membangun pusat-pusat transit untuk menampung pengungsi saat mereka kembali.
Tetapi Myanmar mengeluh bahwa Bangladesh belum memberikan formulir yang benar. Bangladesh menolak klaim tersebut. Sementara itu, PBB mengatakan saat inj masih belum aman bagi para pengungsi untuk kembali ke Myanmar.
Mengingat penundaan itu, Bangladesh telah menyiapkan rumah baru di sebuah pulau terpencil bernama Bhasan Char. Menurut kelompok hak asasi manusia, pulau itu rawan banjir. Cox's Bazar juga rentan terhadap banjir tetapi musim hujan tahun ini tidak terlalu parah. "Membangun struktur permanen untuk pengungsi di daratan sama sekali tidak mungkin (dan) tidak dapat diterima karena mereka adalah warga negara Myanmar dan harus kembali," kata Hasina.
Rohingya menganggap diri mereka sebagai penduduk asli negara Rakhine Myanmar. Tetapi mereka dianggap sebagai penghalang oleh mayoritas Buddha di negara itu dan ditolak kewarganegaraannya.
Kelompok hak asasi manusia dan aktivis Rohingya memperkirakan ribuan orang tewas dalam aksi militer tahun lalu, yang dipicu oleh serangan oleh gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan di Rakhine pada Agustus 2017. Pekan ini, penyelidikan pemerintah AS melaporkan bahwa militer Myanmar melancarkan kampanye pembunuhan masal yang direncanakan dan terkoordinasi, pemerkosaan dan kekejaman lain terhadap Rohingya.
Myanmar telah menolak temuan serupa. Mereka mengatakan telah melakukan operasi kontra pemberontakan yang sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
