REPUBLIKA.CO.ID Sebuah panel yang ditunjuk Pemerintah Australia merekomendasikan sekolah-sekolah agama untuk diberi hak menolak murid-murid yang gay. Proses penolakan itu akan diatur seragam secara nasional.
Panel tersebut dibentuk Pemerintah Koalisi setelah perdebatan isu pernikahan sesama jenis tahun lalu. Langkah ini dilihat sebagai upaya menenangkan para penentang pernikahan sesama jenis.
Mantan anggota DPR dan politisi senior Partai Liberal Philip Ruddock yang memimpin panel ini telah menyampaikan rekomendasinya pada Mei lalu. Salah satu isi rekomendasi menyebutkan sekolah-sekolah agama dapat melakukan diskriminasi atas dasar orientasi seksual, identitas gender atau status hubungan.
Namun pihak sekolah harus secara terbuka menyatakan kebijakan mereka tentang masalah ini. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk murid, karena sekolah keagamaan selama ini sudah memiliki hak tersebut saat mencari guru dan pekerja.
UU persemakmuran dan negara bagian menetapkan berbagai ketentuan mengenai diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, dan sejumlah pengecualian untuk sekolah-sekolah agama. Rekomendasi yang diajukan oleh Panel Ruddock ini akan menyeragamkan aturan tersebut di seluruh Australia.
Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan setiap rekomendasi dari panel ini akan disikapi hati-hati sebelum diambil keputusan akhir. Dia mengatakan laporan itu belum akan dirilis dan belum dipertimbangkan oleh Kabinet.
"Ini laporan kepada pemerintah, bukan dari pemerintah," kata Morrison. "Ini laporan yang akan dipertimbangkan pemerintah."
Oposisi Partai Buruh telah menyatakan tidak akan mendukung perluasan diskriminasi yang direkomendasikan tersebut. Menurut Tanya Plibersek dari oposisi, rekomendasi itu memiliki "proposisi yang mengganggu".
"Sulit berkomentar tanpa melihat laporan itu, tetapi sikap umum Partai Buruh yaitu jangan sampai memperluas peluang diskriminasi," kata Plibersek kepada ABC.
Orang dewasa macam apa, kata dia, yang ingin menyingkirkan, ingin menolak seorang anak karena mereka gay.
Namun panel itu tidak sampai merekomendasikan sekolah agama melakukan diskriminasi berdasarkan ras, kecacatan, kehamilan atau status interseks. Mereka juga meminta aturan negara bagian yang mengizinkan hal itu dicabut.
Anggota panel itu termasuk Ketua Komnas HAM Rosalind Croucher, mantan hakim federal Annabelle Bennett dan pendeta Jesuit dan pengacara HAM Frank Brennan.
Menteri Urusan Negara Bagian Alex Hawke mengatakan membolehkan sekolah-sekolah agama mendiskriminasikan siswa seperti itu biasa saja dan dapat diterima.
"Saya kira bukan hal kontroversial di Australia jika sekolah agama mengajarkan praktik keyakinan mereka dan agama mereka," katanya kepada media setempat.
Ia menegaskan itulah inti sekolah agama. Australia punya berbagai pilihan, ada sekolah umum, sekolah swasta dan independen, dan sekolah-sekolah lain.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
