REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia membebaskan 11 tahanan Muslim Uighur yang melarikan diri ke Asia Tenggara setelah kabur dari penjara Thailand tahun lalu. Pengacara mereka menyebut 11 orang ini terbang menuju Turki dan mengabaikan permintaan Cina untuk menyerahkan mereka ke Beijing.
Langkah itu dinilai akan membebani hubungan Malaysia dan Cina. Hal itu telah terjadi sebelumnya sejak Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri dan membatalkan proyek dengan nilai lebih dari 20 miliar dolar AS yang diserahkan kepada perusahaan-perusahaan Cina.
Jaksa di Malaysia yang mayoritas Muslim menghentikan tuduhan terhadap Uighur atas dasar kemanusiaan. Fahmi Moin selaku pengacara menyebut mereka akan tiba di Turki pada Selasa. "Tuduhan itu ditarik karena Jaksa Agung Chambers menyetujui banding dari pihak kami," ujarnya dilansir di NewStraitsTimes Kamis (11/10).
Departemen Imigrasi Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Jaksa Agung tidak memberi komentar terhadap kebijakan tersebut. Kementerian Luar Negeri Cina juga tidak segera memberikan komentar.
Sebelas orang tersebut sebelumnya ditahan dan didakwa secara ilegal memasuki Malaysia setelah membobol penjara pada November lalu. Mereka melubangi dinding penjara dan menggunakan selimut sebagai tangga untuk kabur.
Pada Februari, Reuters melaporkan bahwa Malaysia berada di bawah tekanan besar dari Cina yang mengancam akan mendeportasi warga negara mereka. Beberapa negara bagian Barat berusaha mencegah Malaysia mengirim 11 orang itu ke Cina dan menuduh menganiaya orang-orang Uighur.
Beijing menuduh separatis di kalangan minoritas Uighur merencanakan penyerangan terhadap mayoritas Han Cina di wilayah Barat Xinjiang dan lokasi lainnya. Cina pun telah dituduh melakukan pelanggaran hak di Xinjiang, penyiksaan terhadap tahanan Uighur, dan kontrol ketat terhadap agama dan budaya mereka. Cina membantah tuduhan tersebut.
Selama ratusan tahun, orang Uighur melarikan diri dari kerusuhan dan melarikan diri secara sembunyi-sembunyi melalui Asia Tenggara ke Turki. Warga Uighur di Malaysia sendiri adalah bagian dari kelompok yang berjumlah lebih dari 200 orang yang ditahan di Thailand pada 2014.
Meskipun mereka mengidnetifikasikan diri sebagai warga Turki dan minta untuk dikirim ke sana, lebih dari 100 orang dipaksa kembali ke Cina pada Juli 2015 dan memicu kecaman internasional.
Pada Februari, Malaysia mengatakan akan mempertimbangkan permintaan Cina untuk mengekstradisi 11 orang tersebut. Penahanan mereka pun terjadi di masa jabatan Najib Razak, namun Mahathir sebagai perdana menteri yang baru secara vokal mendukung komunitas Muslim agar mereka tidak mengalami penganiayaan.
Baru-baru ini Mahathir bahkan mengkritik Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar atas penuntutan nobel perdamaian yang dimiliki terhadap krisis Rohingya. "Kami tidak benar-benar mendukungnya lagi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
