REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina telah melarang lebih dari 6.000 lagu karaoke, menyebabkan kegemparan di media sosial di kalangan penggemar karaoke di negara itu.
Bisnis karaoke KTV diperintahkan oleh Asosiasi Hak Cipta Audio-Video Cina (CAVCA) yang disponsori pemerintah untuk menghapus lagu-lagu tersebut pada 31 Oktober. Hal itu merupakan sebuah langkah yang diklaim badan tersebut sebagai tindakan keras terhadap pelanggaran hak cipta.
Sebanyak 6.609 lagu terdaftar yang dilarang mencakup banyak judul dari artis populer Hong Kong dan Taiwan seperti Eason Chan, GEM, dan A-Mei. Banyak dari lagu-lagu yang terdaftar awalnya berasal dari tahun 1990-an dan awal 2000-an, dan merupakan versi gubahan atau alternatif yang CAVCA anggap melanggar undang-undang hak cipta.
Menurut pernyataan dari CAVCA - yang mengelola konten audio-visual di Cina dengan persetujuan Administrasi Hak Cipta Nasional China (NCAC) - badan tersebut telah menangani ribuan kasus dugaan pelanggaran hak cipta untuk bisnis yang terdaftar sebagai tempat karaoke tahun lalu. Badan tersebut mengatakan larangan itu dibuat "untuk mengurangi risiko hukum dari tempat-tempat yang dilisensikan oleh asosiasi kami, dan mempromosikan penyebaran luas video musik yang sah di tempat-tempat karaoke".
Pernyataan itu menambahkan bahwa jika sebuah tempat karaoke terus menyediakan lagu terlarang, pemilik "akan menanggung konsekuensi hukum dari keputusan mereka sendiri".
Namun, terkait beberapa artis yang terdaftar memegang hak cipta atas karya mereka, memicu pengguna media sosial untuk menyimpulkan bahwa beberapa lagu mungkin telah menjadi korban dari perluasan sensor Beijing.
Seorang pengguna Weibo mempertanyakan apakah CAVCA adalah "asosiasi musik atau mafia". Sementara yang lain menyatakan bahwa di masa depan pecinta karaoke hanya akan dapat menyanyikan lagu-lagu patriotik seperti Love my China (mencintai Cina-ku) atau Forever follow the Party (Selamanya setia kepada Partai).
Ungkapan kekesalan
KTV sangat populer di Cina dan, menurut harian South China Morning Post, sebagian besar penyedia jasa itu menawarkan antara 30 ribu hingga 50 ribu lagu. Akibatnya, melarang sejumlah besar lagu populer dari tempat-tempat KTV menimbulkan reaksi keras di media sosial Cina dari penggemar karaoke, dengan lebih dari 360 juta orang membaca ceritanya di Sina Weibo.
"Ini adalah lagu yang paling banyak diminta setiap kali saya pergi ke KTV dalam satu dekade terakhir," unggah pengguna Weibo, Feng Shaonian.
Pengguna lain, terkejut dengan hilangnya lagu 90-an dan 2000-an, mengatakan larangan itu berarti "Generasi Y sekarang tak bisa pergi ke KTV".
Yang lain bercanda bahwa mereka akan terus menyanyikan lagu-lagu favorit mereka, bahkan tanpa lagu pendukung.
"Lebih dari 6.000 lagu dilarang dari KTV, karena itu saya akan menyanyi secara acapella di tempat-tempat KTV di masa mendatang," kata pengguna Weibo, Laogaodianshangquanzi.
Namun di antara mereka yang terkejut, ada beberapa yang melihat langkah itu sebagai langkah penting dalam meningkatkan perlindungan hak cipta di Cina.
"Perlindungan hak cipta sedang tren sekarang ini. Hak cipta musisi harus dilindungi," kata pengguna Weibo, Feng Qingyang.
Satu pengguna mengatakan langkah itu tidak dirancang untuk menyerang konsumen, seraya menunjukkan bahwa "hal itu jelas menargetkan industri KTV" dan bahwa "jika Anda tak bisa menyanyikan lagu-lagu itu di KTV, Anda masih bisa menyanyikannya di rumah, itu lebih murah".
Reputasi Cina
CAVCA sebelumnya memiliki masalah dengan penyensoran. Langkah pertamanya setelah didirikan pada 2006 adalah memperketat industri karaoke dengan menghapus lagu yang dianggap "tidak sehat" atau kontroversial dari daftar putar yang diizinkan.
Salah satu artis yang dilarang, A-Mei - yang sering disebut sebagai "Madonna dari Taiwan" - sebelumnya menghadapi penyensoran pada 2000 ketika ia dilarang tampil di Cina setelah menyanyikan lagu kebangsaan Taiwan pada upacara pelantikan Presiden Chen Shui- bian.
Cina, yang telah memiliki reputasi sebagai tempat berlindung bagi pembajakan konten karena undang-undang yang longgar dan usang, telah semakin berupaya untuk memperketat pembatasan hak ciptanya. Ada 14 kampanye pemerintah untuk memerangi pembajakan sejak 2005, menurut harian South China Morning Post.
Langkah terbaru itu muncul setelah pelarangan konten daring bajakan bulan lalu, dengan kampanye pemerintah terbaru menyebut bahwa Internet Sword 2018 dirancang untuk fokus pada 3.000 situs yang diyakini melanggar undang-undang hak cipta.
Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
