Tuesday, 12 Rajab 1440 / 19 March 2019

Tuesday, 12 Rajab 1440 / 19 March 2019

Mahinda Rajapaksa Mundur Sebagai PM Sri Lanka

Sabtu 15 Dec 2018 00:33 WIB

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Gita Amanda

Mahinda Rajapaksa, Presiden Srilanka

Mahinda Rajapaksa, Presiden Srilanka

Foto: candobetter.net
Mundurnya Rajapaksa mengakhiri perebutan kekuasaan selama tujuh pekan.

REPUBLIKA.CO.ID, COLOMBO -- Pemimpin berkuasa Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa berencana mundur dari posisinya sebagai perdana menteri pada Sabtu (15/12). Hal itu diungkapkan putra Rajapaksa, Namal Rajapaksa di akun Twitter pribadinya, Jumat (14/12).

Dilansir di Aljazirah pada Jumat (14/12), Namal mengatakan ayahnya akan berhenti. Ini dilakukan untuk menjamin stabilitas bangsa.

"Mantan Presiden Rajapaksa telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari Liga Utama, besok, setelah pidato kebangsaan,” kata Namal.

Negara kepulauan di Asia Selatan itu tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi selama hampir dua pekan. Sehingga, Sri Lanka menghadapi kemungkinan tidak dapat meloloskan anggaran untuk tahun depan.

Legislator Pro-Rajapaksa, Lakshman Yapa Abeywardena, mengatakan mantan presiden itu memutuskan mengundurkan diri setelah pertemuan dengan Presiden Maithripala Sirisena. Pertemuan itu memungkinkan presiden untuk menunjuk pemerintahan baru.

“Kecuali perdana menteri mengundurkan diri, perdana menteri lain tidak dapat diangkat. Tetapi negara itu harus menghadapi situasi di mana sebuah negara tidak dapat berfungsi tanpa anggaran,” kata Abeywardena kepada The Associated Press.

Pada Kamis (13/12), Mahkamah Agung Sri Lanka mengumumkan keputusan Sirisena untuk membubarkan parlemen yang tidak konstitusional. Pengadilan tinggi juga membatalkan pemilihan umum Sirisena pada 5 Januari.

Putusan pengadilan itu berarti negara secara efektif tanpa pemerintah dan menuju penutupan tanpa adanya parlemen yang memberikan suara untuk pembahasan anggaran 2019. Padahal, Sri Lanka memiliki batas waktu pembayaran hutang luar negeri sebesar satu miliar dolar AS yang jatuh tempo pada awal Januari 2019. Kondisi negara membuat Sri Lanka tidak jelas apakah sanggup membayar hutang tanpa keberadaan menteri keuangan yang sah.

Keputusan Rajapaksa untuk mundur menandai berakhirnya perebutan kekuasaan tujuh minggu yang melumpuhkan negara itu. Krisis politik Sri Lanka dimulai pada 26 Oktober, ketika Sirisena tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan mengangkat Rajapaksa.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA