REPUBLIKA.CO.ID, URUMQI -- Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir menyatakan pihaknya menyambut baik keinginan berbagai komunitas di dunia untuk melihat situasi yang sebenarnya di Uighur. Ia akan membuka akses internasional asalkan didasari iktikad baik.
"Kami juga berharap siapa saja yang datang tidak mencampuri urusan dalam negeri Cina dan persatuan nasional, karena kami ingin membahagiakan masyarakat kami," ujarnya kepada media asing di Urumqi, Sabtu (5/1).
Menurut dia, sudah sewajarnya bagi Cina sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuka akses internasional tersebut. Namun, dia juga meminta komunitas internasional yang datang bisa memberikan komentar yang objektif sesuai kenyataan di lapangan.
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, belajar menjahit pakaian, Jumat (3/1/2019).
PBB telah mendesak Cina agar membuka akses bagi tim pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) terkait adanya dugaan pelanggaran HAM di kamp pendidikan vokasi di Xinjiang. Saat pertemuan eksklusif dengan lima awak media asing di Ibu Kota Xinjiang, Shohrat menyatakan bahwa pemerintahannya memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi dan membatasi penyebaran terorisme dan ekstremisme pada etnis Uighur melalui sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.
Menurut Shohrat, berbagai kasus terorisme dan ekstremisme telah mengakibatkan trauma terhadap masyarakat Xinjiang. Pemerintah memikirkan penanganannya selama 10 tahun, termasuk dengan melakukan investigasi.
"Beberapa personel juga didatangkan ke Xinjiang untuk mengatasi hal ini," katanya didampingi anggota Dewan Pengarah Partai Komunis Cina Komite Daerah Otonomi Xinjiang Xu Hairong dan beberapa jajaran pengurus PKC lokal serta jajaran pejabat Kementerian Luar Negeri Cina itu.
Dari situ, para pejabat pusat dan daerah mulai memikirkan sistem pendidikan dan pelatihan yang kelak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Xinjiang, khususnya yang tinggal di wilayah selatan yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan mengacu peraturan perundang-undangan dan regulasi antiterorisme dan anti-ekstremisme, Shohrat menyatakan bahwa kamp vokasi itu bisa menghindarkan masyarakatnya dari pengaruh dan dampak ekstremisme.
Selain itu, 99 persen masyarakat di Xinjiang menyambut baik berdirinya kamp pendidikan vokasi yang di dalamnya memberikan materi pelajaran Bahasa Mandarin, Undang-Undang Dasar, keterampilan, dan kesenian tradisional etnis Uighur. Pihaknya bertekad terus melaksanakan pola pendidikan kejuruan untuk membatasi ruang gerak ekstremisme melalui peningkatan keterampilan individu.
Di setiap kabupaten nantinya akan berdiri satu pusat pelatihan dan pendidikan kejuruan. Gubernur yang merangkap jabatan sebagai Deputi Sekretaris PKC Komite Xinjiang itu mengatakan, untuk unit berskala kecil bisa menampung 300-700 orang, sedangkan terbesar bisa 1.000 orang.
Shohrat mengaku sejak Oktober 2018, beberapa aktivis HAM dan kedutaan asing, termasuk dari Indonesia, telah mendatangi kamp-kamp pendidikan vokasi itu. Ia menganggap tudingan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur seharusnya sudah terbantahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
