REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Kepolisian Australia sedang menyelidiki paket mencurigakan yang dikirim ke sejumlah kedutaan besar dan konsulat pada Rabu (9/1). Namun, tidak ada laporan soal apakah paket tersebut membahayakan staf kedutaan.
Menurut laporan media setempat, belasan kantor perwakilan asing menerima paket yang beberapa staf katakan mengandung asbes, yaitu bahan bangunan yang dapat menyebabkan kanker dan gangguan kesehatan lainnya. Tidak ada penjelasan terkait motif. Para wartawan Reuters mendatangi beberapa kantor misi yang jadi sasaran pengiriman paket tersebut dan mereka melaporkan bahwa kantor-kantor tersebut buka pada Rabu sore.
"Paket-paket itu sedang diperiksa oleh layanan darurat," kata Kepolisian Federal Australia dalam pernyataan singkat.
Kepolisian mengungkapkan bahwa paket-paket tersebut dikirim ke sejumlah konsulat di Melbourne dan kedutaan besar di Canberra. Namun, polisi tidak menyebutkan jumlah keseluruhan tempat yang terkena dampak atau identitas apa pun tentang mereka. Berdasarkan pernyataan tersebut pihak kepolisian sedang melakukan penyisiran di lokasi kejadian.
Pejabat konsulat Amerika Serikat dan Inggris di Melbourne secara terpisah membenarkan bahwa pihaknya telah menerima paket mencurigakan.
"Kami menangani paket tersebut menurut prosedur standar kami dan terus bekerja sama dengan pihak berwenang setempat...yang sedang menyelidiki insiden tersebut," ungkap juru bicara Konsulat AS.
Pejabat Selandia Baru mengatakan kepada lembaga penyiaran Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa konsulat menerima satu amplop dengan tas plastik kecil, yang nampaknya berisi beton dan asbes, dengan salah satu tas bertuliskan "asbes".
Surat kabar The Age menyebutkan bahwa seorang petugas pemadam kebakaran terlihat di depan Konsulat Korea Selatan membawa tas plastik besar tertulis "asbes".
Konsulat lain di Melbourne, yang dilaporkan media menerima paket mencurigakan, di antaranya kantor perwakilan Yunani, Italia, Spanyol, Thailand, India, Jepang, Pakistan, Mesir, Denmark, dan Swiss. Reuters sejauh ini belum dapat memastikan kebenaran laporan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
