Rabu 16 Jan 2019 16:00 WIB

Malaysia Larang Atlet Israel Ikut Kontes World Para Swimming

Kabinet Malaysia memutuskan Israel tidak akan diizinkan masuk ke negara itu.

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Nur Aini
Bendera Malaysia (ilustrasi)
Foto: Reuters
Bendera Malaysia (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia telah memberlakukan larangan total terhadap semua atlet Israel untuk berpartisipasi dalam kejuaraan World Para Swimming 2019 pada Juli mendatang. Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, mengatakan kabinet Malaysia pekan lalu memutuskan bahwa Israel tidak akan diizinkan masuk ke negara itu untuk acara apapun.

"Bahkan setelah kami sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan acara itu, mereka tetap tidak akan diizinkan," kata Saifuddin, dalam rekaman konferensi pers yang didengar oleh Reuters, Rabu (16/1).

 

"Kedua, Malaysia tidak akan menyelenggarakan acara yang diikuti oleh perwakilan atau partisipasi Israel," kata dia menambahkan.

 

Saifuddin mengatakan, Malaysia akan terus mengambil posisi yang kuat pada nasib rakyat Palestina, yang dianggap Malaysia sebagai krisis kemanusiaan. "Kami melihat masalah Palestina tidak hanya dari sudut pandang agama...ini adalah masalah kemanusiaan, hak asasi manusia," ungkapnya.

 

Channel News Asia melaporkan, pada Senin (14/1), Komite Paralimpik Internasional (IPC) mengatakan mereka kecewa dengan keputusan Malaysia yang melarang para perenang Israel untuk memasuki negara itu. Komite tersebut berharap dapat segera menemukan solusi untuk masalah tersebut.

 

Para perenang dari sekitar 70 negara diperkirakan akan bertanding di kejuaraan itu, yang akan diselenggarakan di Negara Bagian Sarawak timur dari 29 Juli hingga 4 Agustus. Malaysia, yang merupakan negara mayoritas Muslim, telah lama mendukung solusi dua negara dalam konflik antara Israel dan Palestina. Ribuan warga Malaysia dan Indonesia turun ke jalan pada Desember lalu untuk memprotes keputusan Washington untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

 

Bulan lalu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga mengkritik keputusan Australia untuk mengikuti AS dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia mengatakan negara-negara di dunia tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement