REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Pemerintah Filipina berencana akan mengizinkan penuntutan hukum bagi anak-anak dari sebelumnya 15 tahun menjadi 12 tahun. Rencana ini merupakan bagian dari tindakan keras Presiden Rodrigo Duterte terhadap kejahatan.
Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan, anak-anak tidak boleh dituntut layaknya orang dewasa di negara manapun, di mana banyak anak hidup dalam kemiskinan. Ian (13 tahun) merupakan satu dari puluhan anak yang berada dalam lapas pusat tahanan anak, Vhai Pagasa di Manila.
"Kami hanya melakukan kesalahan, karena kami tidak mendengarkan orang tua kami, kami tidak ingin dicampur dengan yang lebih tua. Fasilitas Vhai Pagasa telah banyak membantu kami," kata Ian seperti dikutip dari wawancara dengan Aljazirah, Ahad (17/2).
Setidaknya, di Vhai Pagasa terdapat 80 anak seperti Ian. Mereka tinggal di pusat tahanan anak tersebut dengan kapasitas yang hanya untuk 20 anak. Banyak anak-anak yang kebanyakan laki-laki mengatakan hidup itu sulit, namun di Vhai Pagasa mereka mendapatkan pendidikan.
Sistem peradilan anak-anak Filipina sejak lama telah memerjuangkannya. Seperti di semua kota wajib memiliki pusat reformasi untuk anak-anak antara usia 12 hingga 18 tahun.
Meski demikian, sementara data dari koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) menunjukkan bahwa lebih dari 100 pusat tahanan anak di seluruh negeri tidak memenuhi standar dasar makanan dan higienis, para politisi malah berusaha mengurangi usia minimum pertanggungjawaban pidana dari 15 tahun menjadi 12 tahun atas permintaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Sejak tahun lalu, polisi Filipina telah menangkap anak-anak yang melewati jam malam di berbagai wilayah Manila. Kebanyakan dari mereka berada di daerah tempat mereka diproses sebelum dikembalikan ke orang tua. Pemerintah mengatakan, tindakan ini adalah salah satu langkah untuk memberantas kejahatan di jalan-jalan kota.
Namun, aktivis mengatakan, pemerintah berpihak sendiri dan salah menetapkan tanggung jawab pidana. Mereka mengatakan, sebaliknya pemerintah harus fokus pada peningkatan kebijakan reformasi yang ada untuk anak-anak yang bertentangan dengan hukum.
Kritik mengatakan, ketetapan batas usia rendah bisa mengunci mereka dengan orang dewasa yang dianggap memperkuat perilaku negatif daripada memperbaiki-nya. Untuk saat ini, rancangan undang-undang (RUU) untuk menurunkan usia pertanggungjawaban pidana masih tertunda di Kongres.
Seperti banyak orang di sini, Ian mengatakan, dia merasa seolah-olah hukum yang diusulkan itu ingin mencekik anak-anak di negaranya. Hal yang mereka harapkan dan tanyakan adalah kesempatan kedua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
