REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) baru pada Jumat (15/2). RUU tersebut mengakui etnis minoritas Ainu di negara itu sebagai orang “asli” untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun diskriminasi terhadap kelompok itu.
Orang-orang Ainu yang mayoritas tinggal di Hokkaido utara telah lama menderita akibat kebijakan asimilasi paksa. Sementara diskriminasi telah berkurang secara bertahap, kesenjangan pendapatan dan pendidikan dengan seluruh Jepang tetap ada.
“Penting untuk melindungi kehormatan dan martabat orang-orang Ainu dan menyerahkan mereka ke generasi berikutnya untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis dengan nilai-nilai yang beragam," kata juru bicara pemerintah terkemuka Yoshihide Suga dikutip dari AFP.
"Hari ini kami membuat keputusan kabinet tentang RUU untuk melanjutkan dengan kebijakan untuk menjaga kebanggaan rakyat Ainu," lanjutnya.
RUU ini adalah yang pertama mengakui Ainu sebagai 'masyarakat adat' dan menyerukan kepada pemerintah untuk membuat "kebijakan berwawasan ke depan". Termasuk di dalamnya langkah-langkah untuk mendukung masyarakat dan meningkatkan ekonomi dan pariwisata lokal.
Ainu telah lama menerima penindasan dan eksploitasi. Pemerintah Jepang modern pada akhir abad ke-19 melarang mereka mempraktikkan adat dan menggunakan bahasa mereka.
Ainu secara tradisional menganut animisme. Para prianya berjenggot penuh dan kaum wanita menghiasi diri mereka dengan tato wajah sebelum menikah.
Tetapi seperti banyak orang pribumi di seluruh dunia, sebagian besar Ainu Jepang telah kehilangan kontak dengan gaya hidup tradisional mereka setelah berpuluh-puluh tahun kebijakan asimilasi paksa. Populasi Ainu diperkirakan setidaknya 12.300, menurut survei 2017.
Akan tetapi angka sebenarnya tidak diketahui karena banyak yang telah terintegrasi ke dalam masyarakat arus utama dan beberapa telah menyembunyikan akar budaya mereka. "Ini adalah langkah pertama untuk memastikan kesetaraan di bawah hukum," kata Mikiko Maruko yang mewakili sekelompok orang Ainu di Jepang timur dekat Tokyo.
“Ada banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya menciptakan beasiswa untuk keluarga yang berjuang untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah menengah,” tambahnya. Sistem yang saat ini ada hanya tersedia untuk Ainu di Hokkaido.
Di bawah rencana baru, pemerintah juga akan mengizinkan Ainu menebang pohon di hutan nasional untuk digunakan dalam ritual tradisional. "Ini adalah langkah besar ke depan pada kebijakan terhadap orang Ainu," kata Masashi Nagaura, Kepala Biro Kebijakan Ainu dari pemerintah prefektur Hokkaido yang telah mempelopori kebijakan untuk etnis minoritas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
