REPUBLIKA.CO.ID, BANGLADESH— Sekitar 5.000 pekerja di Bangladesh kehilangan pekerjaan dan melakukan aksi protes besar-besaran di negara itu untuk menuntut bayaran yang lebih tinggi. Mereka berasal dari sejumlah perusahaan pemegang merk ternama yang berbeda antara lain H&M, Walmart, Gap, dan lainnya.
Setelah protes, Kalpona Akter, dari Pusat Solidaritas Pekerja Bangladesh mengatakan kepada Associated Press ada sedikitnya 5.000 pekerja yang telah dipecat, tetapi jumlah sebenarnya bisa mencapai 7.000.
Sedangkan, Ben Vanpeperstraete dari Kampanye Pakaian Bersih, aliansi serikat pekerja dan organisasi non-pemerintah yang mengadvokasi pekerja di industri garmen, mengatakan pemerintah sedang melakukan langkah-langkah untuk mengintimidasi pekerja dan memadamkan segala upaya pekerja untuk berorganisasi.
Dalam sebuah pernyataan, H&M mengatakan pihaknya menganggap kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dinegosiasikan.
Ini adalah komponen utama dari Komitmen keberlanjutan dan persyaratan mendasar untuk semua mitra bisnis perusahaan H&M. "Sangat prihatin dengan peristiwa baru-baru ini di industri tekstil Bangaldesh," ucapnya, Sabtu ( 2/1).
Para pemimpin serikat dan pendukung pekerja lainnya berpendapat, pemerintah memiliki insentif untuk menjaga upah rendah di industri, yang menyumbang sekitar 83,5 persen dari ekspor Bangladesh dan telah menjadikan Bangladesh sebagai eksportir garmen terbesar kedua di dunia di belakang Cina.
Keunggulan kompetitif utamanya sejak dulu adalah betapa murahnya sumber tenaga kerja itu.
Tetapi saat ini masyarakat Bangladesh ingin upahnya dinaikkan agar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
