Jumat, 15 Rajab 1440 / 22 Maret 2019

Jumat, 15 Rajab 1440 / 22 Maret 2019

Militer Pakistan Boleh Beri Respons Tegas Aksi India

Jumat 22 Feb 2019 20:02 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Budi Raharjo

Serangan Berdarah Kashmir.

Serangan Berdarah Kashmir.

Foto: Reuters/Indiantimes
Militer Pakistan mendapatkan otoritas dari Perdana Menteri.

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pemerintah Pakistan memberikan otoritas kepada militernya untuk merespons dengan tegas dan komprehensif jika ada agresi atau insiden dengan negara tetangga mereka, India. Otoritas ini diberikan saat hubungan kedua negara Asia Selatan tersebut semakin memanas.

India sudah bersumpah akan memberikan tanggapan keras terhadap serangan bom bunuh diri di Kashmir yang menewaskan 42 pasukan keamanan mereka pada pekan lalu. Serangan yang paling mematikan sejak pergerakan pemberontakan di Kashmir di mulai pada tahun 1989.

Dilansir di Aljazirah, Jumat (22/2) Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengumumkan pemberian otoritas ini setelah bertemu dengan Komite Keamanan Nasional pada Kamis (21/2) kemarin. Ia mengatakan Pakistan tidak terlibat dalam 'cara, arti atau bentuk' dari serangan yang 'disusun, direncanakan dan dieksekusi secara tidak beradap' itu.

Dalam pernyataan Khan, Pakistan kembali menawarkan bantuan untuk menyelidiki serangan itu dan menindak orang yang terbukti menggunakan wilayah Pakistan menyerang India. Pakistan juga menawarkan untuk mengadakan 'dialog' dengan India dalam semua isu termasuk terorisme.

Sebelumnya mereka meminta India menyediakan bukti klaim yang menyatakan Pakistan mendukung kelompok pemberontak di Kashmir. India dan Pakistan yang sama-sama memiliki senjata nuklir sudah bergesekan selama tujuh dekade terakhir dalam isu wilayah Kashmir di Himalaya, yang kini menjadi salah satu zona yang paling termiliterisasi di dunia.

India sudah lama menuduh Pakistan mendukung dan memberikan bantuan kepada kelompok bersenjata yang mengincar pasukan keamanan mereka. Kashmir terbagi dua wilayah antara kekuasaan Pakistan dan India.

Namun kedua negara tersebut mengklaim seluruh wilayah di Kashmir. Setidaknya mereka sudah berperang sebanyak tiga kali karena wilayah tersebut. Pada tahun 1989 pemberontak di Kashmir menginterupsi perang mereka. Para pemberontak tersebut meminta Kashmir merdeka dari India atau bergabung dengan Pakistan.

Pakistan sudah membantah mendukung para pemberontak. Mereka menyalahkan pendudukan India yang menjadi pemicu kekerasan di Kashmir. Setelah serangan bom mobil pekan lalu India memutus hubungan dagang dan layanan transportasi ke wilayah yang dikuasai Pakistan di Kashmir.

Kantor berita AFP melaporkan Pakistan meminta warga mereka membangun bungker dan pemadaman listrik di Chakothi, desa diperbatasan wilayah yang dikuasai Pakistan di Kashmir. Pemerintah Pakistan di sana sudah mendorong warga yang berada di dekat Line of Control (Loc) untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari risiko 'aksi jahat' tentara India.

"Bunker harus dibangun di area yang belum dibangunkan bungker, setelah matahari terbenam cahaya yang tidak diperlukan harus dihindari dan warga harus menahan diri untuk tidak berpergian ke lokasi yang berdekatan dengan LoC," kata badan penanggulangan bencana Pakistan di Kashmir kepada warga Chakothi.   

Reuters melaporkan tiga pejabat pemerintah India mengatakan mereka terus menekan gugus tugas kontra pendanaan terorisme internasional, Financial Action Task Force (FATF) agar tatap mempertahankan Pakistan dalam daftar negara yang memberikan bantuan finansial kepada teroris. FATF sudah melakukan rapat di Paris pada pekan ini dan Pakistan berharap mereka dapat keluar dari 'daftar abu-abu' negara yang melakukan aktivitas tersebut.

Tapi dua pejabat pemerintah india mengatakan mereka memiliki informasi baru yang membuktikan Pakistan terlibat dalam serangan bom di distrik Pulwama, Kashmir pekan lalu. Kelompok bersenjata Jaish-e-Mohammed asal Pakistan memang sudah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Salah satu dari tiga pejabat yang berbicara dengan Reuters mengatakan rincian operasi kelompok tersebut sudah diserahkan ke FATF. "Itu laporan singkat paska-Pulwama," katanya.

Para pejabat India tersebut menolak namanya disebutkan karena pembicaraan dengan FATF di Paris masih berlangsung. Pakistan sudah masuk dalam  daftar abu-abu itu sejak bulan Juni tahun lalu, membuat mereka semakin sulit masuk ke pasar internasional di saat perekomian mereka sedang terguncang.

Para pakar mengatakan daftar tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada negara yang masuk di dalamnya. Mereka hanya menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator dan institusi finansial yang dapat mempersulit perdagangan, investasi, dan meningkatkan ongkos transaksi.

Kementerian Keuangan Pakistan belum menanggapi permintaan komentar tentang hal ini. Serangan Pulwama semakin merusak hubungan India dan Pakistan. India menuduh Pakistan gagal menghancurkan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah mereka dan karena itu mereka akan mengisolasi diplomatik Pakistan.

India membatalkan status Pakistan sebagai Negara Terfavorit dalam perdagangan dan menaikan tarif impor barang-barang Pakistan. Menekan perdagangan bilateral kedua negara yang hanya senilai 2 miliar dolar AS.

Tidak hanya itu pemerintah India juga akan mengalihkan sumber air dari Sungai Indus yang juga mengalir ke Pakistan. Hal ini disampaikan Menteri Transportasi dan Sumber Daya Air India Nitin Gadkari di media sosial Twitter.

"Dibawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, pemerintah kami sudah memutuskan untuk berhenti berbagi air yang sebelumnya mengalir ke Pakistan. Kami akan mengalihkan air dari sungai Timur dan memasoknya ke rakyat kami di Jammu dan Kashmir dan Punjab," cuit Gadkari.

Gadkari tidak menjelaskan lebih rinci, tapi dilansir di the Guardian, pada pejabat di kementeriaannya mengatakan Gadkari hanya mengulang keputusan yang sudah diambil Modi. Termasuk proyek bendungan yang sudah diselesaikan pada bulan Desember lalu. Para pejabat di Kementerian Transportasi dan Sumber Daya Air India menegaskan tidak ada keputusan baru yang diambil pada pekan ini.

Pembagian pasokan air sungai Indus dan anak sungainya kedua negara tersebut diatur dalam perjanjian tahun 1960. Dalam beberapa tahun terakhir India mulai membuat rencana irigasi yang ambisius dan membangun banyak bendungan. Mereka mengatakan penggunaan air hulu masih sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Setelah serangan Kashmir pekan lalu, India mempercepat pembangunan beberapa proyek bendungan. Keputusan yang membuat hubungan mereka dengan Pakistan semakin memanas.  

Pakistan sudah lama menentang proyek-proyek tersebut. Islamabad berpendapat proyek-proyek itu melanggar perjanjian pembagian air Sungai Indus yang dimediasi oleh Bank Dunia. Sebanyak 80 persen pertanian irigasi Pakistan di Kashmir bergantung pada aliran air Sungai Indus itu. n Lintar Satria  

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA