REPUBLIKA.CO.ID, CHIANGRAI— Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan-ocha menyatakan larangan kegiatan politik dicabut pada Desember untuk menghadapi Pemilu 2019.
Pemerintahan junta militer memberlakukan larangan ketat terhadap semua kegiatan politik sejak kudeta pada 2014, dengan alasan kebutuhan akan perdamaian dan ketertiban sesudah berbulan unjuk rasa terhadap pemerintahan perdana menteri Yingluck Shinawatra.
Penentang pemerintahan tentara menyatakan larangan itu, yang didukung tindakan hukum terhadap pelanggarnya, menghapuskan perbedaan pendapat.
Pada bulan lalu, pemerintah mengendurkan beberapa pembatasan, yang memungkinkan partai politik melanjutkan penggalangan menjelang pemilihan umum pada Mei tahun depan, tapi masih mempertahankan larangan pertemuan umum lebih dari lima orang dan kampanye politik.
"Tentang pencabutan larangan kegiatan politik, kami akan mempertimbangkannya pada akhir November atau awal Desember tergantung pada keadaan," kata Prayut kepada wartawan sesudah sidang kabinetnya di kota utara, Chiang Rai, Selasa.
Aturan itu melarang semua kegiatan politik, termasuk mengadakan pertemuan dan berkampanye.
Penguasa itu menyatakan larangan kegiatan politik diperlukan untuk menjaga ketenangan sesudah lebih dari satu dasawarsa persaingan keras pendukung perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra dan saudara perempuannya, Yingluck, dengan pendukung kerajaan, yang berpusat di Bangkok.
Partai politik bersiap untuk pemilihan umum pada tahun depan, yang diselenggarakan di bawah undang-undang dasar rancangan tentara, yang dikatakan penentangnya akan memperpanjang pengaruh tentara atas politik warga.
Pada bulan lalu, Prayut menyatakan tertarik memiliki peran politik sesudah pemilihan umum itu, yang memicu praduga bahwa ia ingin tetap menjadi perdana menteri.
Empat menteri kabinetnya meluncurkan partai politik, yang dapat mendukung Prayut.
Pada Ahad, Partai Thai Puea milik Thaksin tua memilih pemimpin baru untuk membawanya ke pemilihan umum tersebut.
Tanggal pemilihan umum itu belum ditetapkan tapi pejabat tinggi pemerintah menyatakan kemungkinan pada 24 Februari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
