REPUBLIKA.CO.ID, QAMISHILI -- TOKYO -- Pemerintah Jepang menyayangkan pernyataan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengenai pekerja paksa ketika masa perang. Tokyo menyebut Moon mencoba mengalihkan tanggung jawab Korsel ke Jepang.
Komentar tersebut menunjukkan ketegangan yang meningkat antara kedua negara setelah Moon pada Kamis meminta para pemimpin politik Jepang untuk tidak menggangu hubungan dengan mempolitisasi masalah pekerja paksa Korsel oleh perusahaan-perusahaan Jepang saat Perang Dunia II.
"Pernyataan Presiden Moon berupaya mengalihkan tanggung jawah Korea Selatan ke Jepang dan itu sangat disayangkan," kata Kepala Staf Kabinet Yoshihide Suga dalam konferensi pers reguler.
Hubungan antara dua negara bertetangga di Asia Timur itu memburuk sejak pengadilan tinggi Korsel mewajibkan Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp membayar kompensasi kepada empat mantan buruh mereka.
Tak hanya di sana, baru-baru ini pengadilan Korsel menyetujui penyitaan aset produsen baja asal Jepang tersebut. Sebagai tanggapan, Tokyo pada Rabu mentutut digelarnya konsultasi politik dengan Seoul terkait masalah itu.
Jepang meyakini bahwa klaim-klaim serupa telah diselesaikan dalam sebuah perjanjian pada 1965 untuk menormalisasi hubungan. Suga, menilai Seoul telah merusak perjanjian itu. "Kami rasa Korea Selatan akan menanggapinya dengan bermartabat," kata Yoshihide.
Hubungan kedua negara juga memanas terkait insiden apakah kapal perang Korsel mengunci target pesawat patroli Jepang yang tengah berpatroli bulan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
