REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan pelayaran Cina yang diduga membantu Korea Utara (Korut) dalam pembuatan senjata nuklir, Kamis (21/3) waktu setempat. Langkah ini merupakan pertama kalinya AS memberikan sanksi sejak Pertemuan Tingkat Tinggi Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un yang tidak mencapai kesepakatan bulan lalu.
Kementerian Keuangan AS juga mengeluarkan pembaharuan laporan yang mendaftarkan 67 kapal yang diduga terlibat dalam transfer ilegal minyak sulingan dengan kapal tanker Korut, atau singkatnya diyakini telah mengekspor batubara Korut. Kementerian mengidentifikasi perusahaan Dalian Haibo International Freight Co Ltd, dan Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, yang keduanya berbasis di Cina.
Langkah ini melarang transaksi AS dengan perusahaan yang ditunjuk dan membekukan aset apa pun yang mereka miliki di AS. Washington mengumumkan langkah-langkah tersebut usai tiga pekan pertemuan kedua antara Trump dan Kim mogok atas tuntutan yang bertentangan oleh Korut atas sanksi, dan dari AS agar Korut menyerahkan senjata nuklirnya.
AS kini memimpin upaya internasional dalam menekan Korut melalui sanksi untuk menghentikan program rudal nuklir dan balistiknya. "AS dan mitra kami yang berpikiran sama tetap berkomitmen untuk mencapai denuklirisasi akhir Korut yang sepenuhnya diverifikasi. Kami percaya implementasi penuh dari resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Korut sangat penting untuk hasil yang sukses," ujar Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan Kementerian Keuangan AS akan terus menegakkan sanksi. "Kami membuatnya secara eksplisit menjelaskan bahwa perusahaan pelayaran yang menggunakan taktik menipu untuk menutupi perdagangan gelap dengan Korut membuat mereka menghadapi risiko besar," kata Mnuchin.
Seorang pejabat senior AS yang meminta namanya anonim mengatakan, sanksi terbaru ini menunjukkan ada beberapa kebocoran dalam penerapan sanksi Korut oleh Cina, meski Beijing sebagian besar mematuhi resolusi AS. Pejabat itu mengatakan, perusahaan keuangan dan juga pelayaran mengambil risiko tindakan AS jika mereka ditemukan melanggar sanksi. Ia bersikeras, bagaimanapun, bahwa pengumuman Kamis oleh AS dimaksudkan untuk mempertahankan penegakan sanksi terhadap Korut daripada meningkatkan tekanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
