Friday, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Friday, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Dewan Militer Sudan Janji Libatkan Sipil di Pemerintahan

Ahad 14 Apr 2019 21:23 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Rakyat Sudan merayakan setelah militer memaksa mundur Presiden Omar al-Bashir setelah 30 tahun berkuasa di Khartoum, Sudan, Kamis (11/4).

Rakyat Sudan merayakan setelah militer memaksa mundur Presiden Omar al-Bashir setelah 30 tahun berkuasa di Khartoum, Sudan, Kamis (11/4).

Foto: AP Photo
Dewan Militer Sudan menyatakan masa perlaihan maksimal dua tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM— Kepala Dewan Militer Sudan yang baru mengatakan pada Sabtu (14/4), pemerintahan sipil akan dibentuk setelah konsultasi-konsultasi dengan pihak oposisi dan menjanjikan masa peralihan akan berlangsung selama maksimum dua tahun.

Namun, para pemerotes tetap menekan bagi perubahan cepat setelah penggulingan otokrat Presiden Omar al-Bashir yang sudah lama berkuasa pada Kamis.

Baca Juga

Dalam pidato pertama yang disiarkan televisi Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman membatalkan larangan keluar rumah pada malam hari dan memerintahkan pembebasan semua tahanan yang dipenjara berdasarkan undang-undang darurat yang diberlakukan Bashir sebelum digulingkan.

Dalam pertemuan antara Dewan Militer Transisi itu dan koalisi kelompok-kelompok oposisi, termasuk penyelenggara protes, para pengunjuk rasa menuntut warga sipil dimasukkan ke dalam dewan itu. 

Mereka akan menyerahkan nama-nama anggota yang diusulkan pada Ahad.Dewan militer juga berjanji akan menghapus semua undang-undang yang membatasi kebebasan.

Penyelenggara kelompok utama, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), mengatakan dalam pernyataan bahwa tanggapan dewan itu belum memuaskan dan menyerukan protes-protes dilanjutkan.

SPA mengatakan di antara tuntutan kuncinya merestruktur Dinas Keamanan dan Intelijen Nasional (NISS) yang kuat di negara itu, pembubaran pasukan milisi yang beroperasi di bawah Bashir dan penangkapan semua pemimpin korup yang terlibat dalam apa yang disebutnya kejahatan terhadap warga negara.

"Sudah ada tuntutan jelas dan jika tidak dipenuhi, tak ada jalan keluar kecuali menyatakan penolakan penuh (langkah-langkah dewan tersebut)," menurut pernyataan SPA mendesak warga negara melanjutkan aksi duduk di luar Kementerian Pertahanan. Ribuan orang melanjutkan aksi duduk di luar Kementerian Pertahanan di Khartoum tengah. 

Bashir digulingkan pada Kamis lalu setelah protes-protes massal berlangsung selama berbulan-bulan akibat kenaikan harga makanan, tingkat pengangguran yang tinggi dan peningkatan penindakan selama dia memerintah tiga dekade.

  

 

Sumber : Reuters/Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA