REPUBLIKA.CO.ID, HANOI — Presiden Vietnam Nguyen Phu Trong untuk pertama kalinya kembali tampil di hadapan publik setelah satu bulan beristirahat karena kondisi kesehatannya pada Selasa (14/5). Sejak memutuskan untuk cuti sementara, berbagai spekulasi mengenai rencana suksesi penerusnya di negara komunis tersebut telah menyebar.
Phu Trong yang juga merupakan kepala Partai Komunis Vietnam terakhir kali tampil di hadapan publik pada 14 April lalu, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-75. Saat itu, ia bertemu dengan para pejabat negara dan peternak udang di Provinsi Kien Giang, wilayah selatan Vietnam.
Sejumlah desas-desus mengatakan bahwa Phu Trong mengalami sakit parah. Sekitar 11 hari setelahnya, Pemerintah Vietnam mengkonfirmasi bahwa presiden sedang dalam keadaan tidak sehat, namun akan segera kembali bekerja.
Dalam penampilan perdana setelah cuti karena kondisi kesehatannya yang buruk, Phu Trong terlihat bersama dengan sejumlah pejabat senior dari Partai Komunis di Ibu Kota Hanoi. Ia mengenakan kaos berkerah dan membuat pernyataan bahwa ia akan berusaha terus melanjutkan perang melawan korupsi di Vietnam.
Phu Trong yang selama ini dikenal sebagai pemimpin tanpa basa-basi telah melancarkan kampanye anti-korupsi di Vietnam. Selama kepemimpinannya, puluhan orang terkait kasus kejahatan itu telah berada di penjara, tak terkecuali para pejabat eksekutif negara dan mereka yang dianggap ‘tak tersentuh’.
Sepanjang masa jabatannya, tindakan keras terhadap perbedaan pendapat telah dilakukan. Banyak kritik yang menolak langkah tersebut, salah satunya dengan adanya unggahan konten anti-negara secara daring.
Dalam sebuah laporan Amnesty International mengatakan bahwa saat ini ada 128 tahanan di penjara terkait perbedaan pendapat dengan pemerintah tersebut. Jumlah itu meningkat sebanyak 30 persen dibanding 2018.
Phu Trong menjadi presiden sejak 23 Oktober 2018, menggantikan mantan kepala Tran Dai Quang yang meninggal pada 21 September di tahun itu. Ia yang telah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada 2011 dan terpilih kembali pada 2016.
Phu Trongjuga menjadi sekretaris komisi militer pusat Vietnam. Ia kemudian menjabat sebagai kepala Politbiro de facto, badan pembuat keputusan tertinggi di Vietnam. Jabatan tersebut yang membuat pria berusia 75 tahun itu menjadi orang paling berkuasa di negara itu, sejak era pemimpin revolusioner Ho Chi Minh pada 1960-an.
Sejumlah pengamat mengatakan kondisi Phu Trong saat ini tak akan menciptakan gelombang politik yang dramatis di Vietnam, negara di mana Partai Komunis berkuasa dengan tegas. Kepemimpinan negara serta partai tak akan dipertanyakan dan berlanjut seperti sebagaimana mestinya.
"Kepemimpinan partai itu sendiri tidak akan dipertanyakan, melainkan orientasi kepemimpinan itu akan berlanjut," ujar seorang pengamat Vietnam, Jonathan London dilansir Asian Correspondent, Rabu (15/5).
Tak sedikit pertanyaan yang telah muncul mengenai siapakah yang akan menggantikan Phu Trong sebagai orang paling berkuasa di Vietnam. Hal itu karena belum jelas siapakah penerus yang siap mengambil alih jabatan ganda yang dipegang olehnya seperti saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
