Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

PM Papua Nugini Umumkan Pengunduran Diri

Ahad 26 May 2019 13:20 WIB

Rep: rossi handayani/fergi nadira/ Red: Dwi Murdaningsih

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill

Foto: Reuters
Krisis politik di Papua Nugini mencapai puncaknya awal bulan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, PORT MORESBY -- Perdana menteri Papua Nugini (PNG), Peter O'Neill mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri setelah beberapa pekan pembelotan dari partainya yang berkuasa, Ahad (26/5).

Seorang anggota parlemen oposisi dan salah satu pengkritik O'Neill, Bryan Kramer mengatakan, ia menganggap pengumuman itu sebagai sebuah taktik dari perdana menteri. O'Neill dianggap mencoba, dan memenangkan kembali para anggota parlemen yang membelot dari kubu pemerintah, dan bahwa dia tidak akan melakukan pengunduran diri sampai pada proses yang sesuai.

"Dia mengumumkan telah mengundurkan diri, tetapi kami belum melihat surat pengunduran diri," kata Kramer, dilansir dari Guardian, Ahad (26/5).

Dia mengatakan, pengunduran diri tidak berlaku secara hukum sampai surat telah disampaikan kepada jaksa agung, diterima oleh jaksa agung. Lawan O'Neill ini mengatakan pada Jumat mereka telah mengumpulkan cukup dukungan di parlemen untuk menggulingkannya atas berbagai keluhan termasuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan O'Neill.

Ketidakstabilan politik merupakan sesuatu yang bergejolak di negara Pasifik Selatan yang kaya sumber daya tetapi dilanda kemiskinan. O'Neill, yang telah menjadi pemimpin sejak 2011, telah mengetahui bahwa kepemimpinannya akan jatuh.

Kegagalan dari koalisi yang berkuasa telah berlangsung selama berminggu-minggu. Hingga pada Jumat setidaknya sembilan anggota beralih pihak. Sementara lawan O'Neill perlu menggalang 62 anggota parlemen dari 111 kursi PNG untuk memilihnya.

Politisi oposisi mengatakan, pihaknya akan mendorong penyelidikan di Australia dan Swiss menyoal pinjaman 830,76 juta dolar AS yang diatur oleh kelompok keuangan Union Bank of Switzerland (UBS) jika ada perubahan pemerintah.

Sebuah laporan oleh Komisi Ombudsman PNG ke dalam kesepakatan 2014 yang memungkinkan negara Pasifik Selatan meminjam dari UBS untuk membeli 10 persen saham di perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Australia Oil Search dijadwalkan akan diajukan ke parlemen PNG minggu depan.

Penelusuran Minyak pada gilirannya menggunakan uang tersebut untuk kemudian membeli ke ladang gas Elk Antelope yang tengah dikembangkan oleh Total Prancis. PNG diperkirakan telah rugi 1 miliar kina atau 287,00 juta dolar AS karena kesepakatan tersebut, setelah dipaksa untuk menjual saham ketika harga jatuh pada 2017.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA