REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Otoritas Hong Kong menutup kantor-kantor pemerintah menyusul masih adanya aksi demo besar-besaran yang memprotes hukum ekstradisi. Pada Kamis (13/6), ratusan pengunjuk rasa masih berkeliaran di jantung Kota Hong Kong dan petugas keamanan tampak berjaga ketat dengan mengenakan peralatan lengkap.
Sebagian besar jalan dan lalu lintas di sekitar kawasan pusat bisnis mulai dibuka. Namun pusat perbelanjaan, Pacific Place yang terletak di sebelah kantor Dewan Legislatif tetap tutup. Sementara, sejumlah bank seperti Standard Chartered, Bank of China, dan DBS menangguhkan layanan di wilayah itu hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Otoritas Rumah Sakit Hong Kong menyatakan, 72 orang dirawat di rumah sakit akibat aksi unjuk rasa tersebut. Sementara pada Rabu (12/6) malam, ribuan demonstran tetap berada di sekitar kantor Dewan Legislatif, di distrik Admiralty. Sedangkan, ribuan lainnya memilih untuk mundur ke kawasan bisnis Central yang terdapat jaringan hotel terbesar di Asia termasuk perbankan global seperti HSBC dan AIA.
Akibat aksi demo itu, bursa saham Hong Kong turun 1,5 persen pada awal perdagangan Kamis ini. Seorang demonstran, Ken Lam, yang bekerja di industri makanan dan minuman mengatakan akan mogok kerja hingga Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi tersebut dihapuskan.
"Saya tidak tahu apa rencana para pemrotes hari ini, kami hanya akan mengikuti arus. Tetapi kami pikir jumlah pemilih akan lebih kecil dari kemarin dan itu akan damai, setelah apa yang terjadi kemarin," ujar Lam.
Petugas kebersihan tampak sedang membersihkan sisa-sisa sampah dari aksi demo yang sempat diwarnai ketegangan. Masker wajah, kaca mata, helm, dan botol air tampak berserakan di jalanan.
Lalu lintas mulai menumpuk di jalan-jalan sekitar badan legislatif, sementara stasiun metro Admiralty yang berdekatan tetap tutup. Stasiun-stasiun lain dipenuhi penumpang, dan antrean bus semakin mengular.
Aksi demo tersebut membuat Dewan Pariwisata Hong Kong membatalkan acara Dragon Boat Carnival pada akhir pekan ini. Sementara, penyedia Indeks MSCI membatalkan konferensi pada Kamis di Hotel Shangri-La yang berlokasi dekat dengan aksi unjuk rasa.
Tekanan diplomatik meningkat setelah para pemimpin dunia termasuk Perdana Menteri Inggris Theresa May, dan Presiden AS Donald Trump mengomentari aksi protes tersebut. Uni Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan, prihatin dengan aksi unjuk rasa itu dan menyerukan adanya konsultasi publik yang inklusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
