REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May bahas unjuk rasa yang terus berlangsung di Hong Kong. Juru bicara kantor perdana menteri Inggris mengatakan isu ini dibahas dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Cina Hu Chunhua.
"Perdana menteri mengangkat protes baru-baru ini di Hong Kong, menekankan pentingnya menghargai hak dan kebebasan yang telah diatur dalam hukum deklarasi gabungan Sino-Inggris," kata juru bicara tersebut, Selasa (18/6).
Inggris menyerahkan Hong Kong ke Cina pada 1997. Dalam penyerahan itu disepakati Hong Kong wilayah otonomi dengan pemerintahan yang demokratis.
Pada Senin (17/6) para pengunjuk rasa melanjutkan aksi protes yang dimulai pada pada Ahad (16/6) kemarin. Awalnya mereka menuntut Pemimpin Kota Carrie Lam untuk mencabut rancangan undang-undang ekstradiksi. Kini pengunjuk rasa meminta Lam untuk turun dari jabatannya.
"Kami sangat marah dengan Carrie Lam yang tidak menanggapi tuntutan semua pengunjuk rasa, tapi sekarang waktunya untuk membicarakan strategi, dan membicarakan strategi adalah bagaimana perjuangan ini untuk perjuangan jangka panjang bukan perjuangan satu hari, jadi jika Carrie Lam tidak menanggapi lima tuntutan pengunjuk rasa, rakyat akan kembali dan perjuangan akan berlanjut," kata mantan anggota legislatif dan aktivis Lee Cheuk-yan.
Partai oposisi Hong Kong ikut menyuarakan tuntutan agar Lam turun. Mereka turut menyuarakan keinginan pengunjuk rasa yang masih turun ke jalan.
"Pemerintahannya tidak bisa menjadi pemerintahan yang efektif, dan akan, sangat, sangat, sangat sulit untuk dilakukan," kata anggota legislatif veteran dari Partai Demokratik James To kepada stasiun televisi pemerintah RTHK.
Pada Ahad kemarin hampir dua juta orang turun ke jalan meminta Lam mengundurkan diri. Unjuk rasa ini menjadi tantangan terbesar Cina di Hong Kong sejak kota itu diserahkan Inggris 22 tahun yang lalu.
"Saya yakin orang-orang pemerintah pusat akan menerima pengunduran dirinya," kata To.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
