Parlemen Israel sepakat membubarkan diri hari ini (Kamis, 30/05), dan putuskan akan menggelar lagi pemilu baru September mendatang. Pasalnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan hingga tenggat waktu yang ditetapkan, yaitu Rabu tengah malam. Sebanyak 74 anggota parlemen menyatakan setuju, dan 45 menolak pembubaran diri. Pemilu baru akan diselenggarakan 17 September 2019.

Setelah pemilu 9 April lalu, di mana partai Netanyahu, Likud, mendapat 35 dari 120 kursi di parlemen Israel, Knesset, Netanyahu tampaknya akan memecahkan rekor dan menjadi perdana menteri Israel untuk ke lima kalinya. Tetapi setelah negosiasi sulit dan alot dengan kelompok ekstrem kanan, ia gagal menggalang mayoritas suara di parlemen untuk membentuk koalisi pemerintahan.

Anggota parlemen dari Partai Likud mendukung langkah pembubaran parlemen dan diadakannyapemilu ulang, untuk mencegah Presiden Reuven Rivlin memberikan kesempatan kepada fraksi parlemen lain untuk membentuk koalisi pemerintahan.

Presiden Rivlin diduga kuat akan menunjuk pemimpin oposisi Benny Gantz, yang menuduh Netanyahu berusaha terus berkuasa, dan bukan memberikan kesempatan kepada proses politik untuk berjalan, untuk mengambil alih pembentukan koalisi.

Netanyahu gagal rangkul sekutunya

Negosiasi enam minggu dengan kelompok-kelompok yang diperkirakan bisa bersekutu ternyata tidak membuahkan hasil. Fraksi ekstrem kanan sekuler Yisrael Beiteinu di bawah pimpinan mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman tidak bisa mencapai kata sepakat dengan sejumlah partai ultra-Orthodoks Yahudi lainnya, dalam hal wajib militer bagi warga Yahudi ultra-Orthodox, yang dituntut Yisrael Beiteinu.

Benyamin Netanyahu memerlukan lima kursi di parlemen yang diraih Yisrael Beiteinu, untuk mengokohkan mayoritas perolehan suara partainya di parlemen,.

Tuduhan korupsi

Sejatinya Netanyahu menghadapi masalah lebih besar, yang berkaitan dengan hukum. Dalam beberapa bulan ke depan PM Israel ini terancam sejumlah tuntutan pidana korupsi . Tuduhan antara lain mencakup penyogokan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Dari para mitra koalisinya, Netanyahu berharap mendapat dukungan bagi disahkannya undang-undang baru, yang akan menjamin imunitas bagi Perdana Menteri, dan mengurangi wewenang Mahkamah Agung. Partai-partai oposisi menolak pemberian imunitas, dan ribuan orang turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang rencana Netanyahu. Diselenggarakannya pemilu ulang September mendatang bisa melemahkan upaya Netanyahu untuk mensahkan undang-undang yang menguntungkan dirinya itu.

ml/as (afp, rtr, ap)

Ikuti Whatsapp Channel Republika