REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Pemerintah Jerman berencana menggratiskan biaya atau ongkos transportasi umum untuk penduduknya. Hal ini dilakukan agar jumlah kendaraan pribadi dan kadar polusi udara di negara tersebut berkurang.
"Kami mempertimbangkan angkutan umum secara gratis untuk mengurangi jumlah mobil pribadi, dengan efektif memerangi polusi udara tanpapenundaan lebih lanjut yang perlu dilakukan. Ini adalah prioritas tertinggiuntuk Jerman," kata tiga menteri Jerman, termasuk Menteri Lingkungan Jerman Barbara Hendricks dalam suratnya kepada Komisaris Lingkungan Uni Eropa Karmenu Vella, dilaporkan laman the Guardian, Rabu (14/2).
Hal ini dilaporkan akan segera diuji coba di lima kota di Jerman bagian barat, antara lain kota Bonn, Essen, dan Mannheim. Uji coba dilakukan paling lambat akhir tahun ini.
Rencana pembebasan biaya atau ongkos transportasi umum merupakan langkah radikal dalam dunia politik Jerman yang biasanya tenang. Terlebih saat ini Kanselir Jerman Angela Merkel hanya memerintah dalam kapasitas sementara.
Jerman dan delapan negara Eropa lainnya, seperti Spanyol, Prancis, dan Italia, terikat perjanjian dengan Uni Eropa untuk mengurangi nitrogendioksida dan partikel halus di negaranya masing-masing. Tenggat waktu yang diberikan Uni Eropa terkait hal ini telah berakhir pada 30 Januari lalu. Komisaris Lingkungan Uni Eropa Karmenu Vella mengatakan pihaknya memberi tambahan waktu kepada negara-negara terkait untuk menghadirkan upaya atau tindakan guna menekan kadar polusi udara.
Negara-negara yang gagal mematuhi batasan kadar polusi Uni Eropa akan menghadapi konsekuensi hukum di pengadilan Eropa dan pengadilan tertinggi Uni Eropa. Adapun sanksi yang diberikan yakni berupa denda.
Pencemaran udara yang mengancam jiwa mempengaruhi lebih dari130 kota di Eropa. Menurut Komisi Lingkungan Uni Eropa hal ini telah menyebabkan sekitar 400 ribu kematian. Selain itu, pencemaran udara telah menyedot biaya kesehatan tak kurang dari 20 miliar euro per tahun dari Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
