REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menepis kecaman terhadap Berlin yang ingin bersaing dengan Israel memperebutkan kursi di Dewan Keamanan PBB pada 2019 dan 2020. Dia mengatakan itu normal bagi sejumlah negara untuk mencari perwakilan.
Sebelum kunjungan pertamanya ke PBB sebagai menteri luar negeri, Maas mengatakan pencalonan Jerman telah diumumkan sejak lama. Dan menurutnya itu tidak mengurangi dukungan kuatnya terhadap Israel.
Kami tidak melawan siapa pun; kami mencalonkan diri untuk mendapatkan kursi, katanya, mengikuti kritik dari calon Washington sebagai duta besar Amerika Serikat (AS) untuk Berlin dan lainnya. "Itu adalah topik yang dapat ditangani dengan sangat normal."
Calon duta besar AS untuk Berlin Richard Grenell mengatakan pada awal bulan ini bahwa AS telah memperantarai sebuah kesepakatan pada 1990-an dengan negara-negara di Eropa Barat dan Kelompok Lain PBB untuk mengizinkan Israel untuk tidak menyerah untuk mendapatkan kursi. Pencalonan Grenell saat iniditahan di Senat.
Juru bicara AS di PBB dari 2001 hingga 2009 itu mencicitkan di Twitter tentang masalah itu pada 14 Maret. Dia mengatakan, Israel telah menunggu 19 tahun! AS harus menuntut agar Eropa menepati janjinya.
Namun para diplomat Jerman menyangkal ada perjanjian semacam itu dibuat. Misi Israel untuk AS menolak untuk mengomentari cicitan Grenell.
Kelompok konservatif dan pro-Israel di AS juga mengkritik keputusan Jerman. Karena pihaknya mencalonkan kursi pada saat yang sama dengan Israel.
Maas mengatakan Jerman adalah negara yang pas untuk melayani di dewan tersebut. Hal itu karena negara tersebut adalah penyedia dana dan pasukan terbesar kedua setelah AS. Selain itu menurut dia Jerman juga memainkan peran besar dalam misi kemanusiaan dan stabilisasi, serta pada perubahan iklim.
Dewan ini terdiri dari lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan dua tahun. Jerman terakhir memiliki kursi non permanen pada 2011-12. Dan sekarang bersaing dengan Israel dan Belgia untuk satu dari dua kursi yang akan diisi pada 2019-2020.
Kandidat Dewan Keamanan harus memenangkan lebih dari dua pertiga suara keseluruhan dari 193 anggota Majelis Umum yang akan dipilih. Pemilihan untuk masa jabatan yang dimulai pada 1 Januari 2019 itu dijadwalkan akan diadakan pada bulan Juni.
Dewan, di mana lima anggota tetap - AS, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia - memiliki hak veto, adalah satu-satunya badan PBB yang dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Serta menjatuhkan sanksi dan mengesahkan penggunaan kekuatan.
Untuk memastikan perwakilan geografis di Dewan, ada lima kursi untuk negara-negara Afrika dan Asia; satu untuk negara-negara Eropa Timur; dua untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia dan dua untuk negara-negara Eropa Barat dan lainnya.Kelompok-kelompok regional umumnya menyetujui para kandidat untuk maju. Dan persaingan untuk mendapatkan kursi semakin jarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
